Kucuran pinjaman tersebut sedianya diperuntukkan bagi 15 paket pembangunan jalan Provinsi sepanjang 108 kilometer.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) mendapat kucuran pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) senilai Rp 150 Miliar.

Kucuran pinjaman tersebut sedianya diperuntukkan bagi 15 paket pembangunan jalan provinsi sepanjang 108 kilometer.

Tahapan realisasi pencairan dana pinjaman daerah diawali dengan Penandatanganan Pinjaman Daerah antara Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard Rihi pada Kamis, (19/3/20) yang berlangsung di halaman gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT.

Usai penandatanganan kerjasama, kepada awak media Gubernur Viktor mengatakan bahwa usai penandatanganan kerjasama langsung dilanjutkan dengan proses pencarian.

"Kemampuan Bank NTT hanya sebesar Rp 150 Miliar. Selanjutnya, akan dilakukan pinjaman daerah ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)," ujar Gubernur Viktor seperti dilansir gardaindonesia.id.

Gubernur menerangkan bahwa rencana pinjaman Pemprov NTT sebesar Rp 900 Miliar di bagi dalam dua tahun yakni Rp 450 Miliar di tahun 2020 dan sisanya Rp 450 Miliar di tahun 2021.

"Untuk pinjaman daerah selanjutnya, akan dilaksanakan dengan PT. SMI dan Bank NTT. Sedangkan rencana pinjaman ke Bank Mandiri belum ada kepastian pinjaman. Ke depan kita laksanakan pinjaman hingga Rp 1 Triliun ke SMI karena mereka mampu dan APBD NTT memadai," terang Gubernur.

Sementara Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard Rihi mengatakan bahwa sesuai DPK, besaran pinjaman daerah yang dapat disalurkan hanya sebesar Rp 150 Miliar.

"Kita lihat ke depan, jika pergerakan modal semakin lebih baik, maka kita dapat meningkatkan pinjaman. Jadi tahap pertama hanya sebesar Rp150 Miliar dengan bunga efektif sebesar 10,5 persen," jelas Izhak.

Selain itu, lanjut dia, pinjaman daerah bagi Pemprov NTT ini sebagai model bagi daerah Kabupaten/Kota se-NTT.

"Untuk Kabupaten/Kota dapat mengusulkan pinjaman daerah sesuai dengan APBD dan PAD," imbuhnya.

Tentang mekanisme pembayaran cicilan pinjaman daerah, Izhak menjelaskan bahwa pada tahun pertama dibayarkan bunga, tahun kedua dan ketiga pembayaran pokok dan bunga.

"Bentuk pinjaman daerah ini aman dengan risiko rendah (low risk). Dengan kondisi ini, kita ingin memindahkan pinjaman resiko tinggi (high risk) ke model pinjaman daerah yang low risk dengan agunan APBD dan PAD," pungkasnya.

--- Guche Montero