Menurut Wamenkeu, Papua tidak hanya mendapatkan dana otonomi khusus dari APBN, tetapi juga dana dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang disebut dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyatakan bahwa dana otonomi khusus (otsus) yang telah disalurkan ke Papua maupun Aceh terus dievaluasi.

Wamenkeu menegaskan bahwa tidak hanya rencana kerja dan penyerapan saja yang diperhatikan, namun juga pelaksanaan hingga dampak dari rencana kerja tersebut.

“Jadi kita lihat antara rencana dan program di Musrembang dalam RPJMD dan RKPD Papua. Rencananya dengan realisasinya sama nggak, hasilnya ada nggak?,” ujar Wamenkeu di Istana Presiden, pada Rabu (31/01).

Terkait dana Otsus Papua yang telah diberikan selama beberapa tahun ini, menurut Wamenkeu telah evaluasi dilakukan secara holistik. Tidak hanya input base tetapi juga output base bahkan sampai pada impact base.

Terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di Suku Asmat, Wamenkeu juga menambahkan bahwa Papua tidak hanya mendapatkan dana otonomi khusus dari APBN, APBD tetapi juga mendapat dana dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang disebut dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

“Evaluasi dilakukan secara overall, masing-masing Kementerian/Lembaga melihat, mengevaluasi, termasuk Kemenkes, apakah ada dana ke Papua dalam rangka memperbaiki itu,” tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu melakukan evaluasi efektivitas penggunaan dana tersebut. Bahkan, apabila perlu dilakukan pemotongan karena dianggap tidak efektif, maka hal tersebut akan dilakukan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

--- Sandy Javia