Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HANKAM GP Ansor: Banyak ASN Menganut Ideologi Radikal 18 May 2018 07:01

Article image
Pengamat terorisme dan Komandan Densus 99 GP Ansor Nuruzzaman. (Foto: Ist)
Nuruzaman meminta pemerintah untuk menindak tegas para ASN yang kini terpapar ideologi radikal atau terorisme tersebut.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Aparatur sipil negara (ASN) yang telah menganut ideologi radikal harus diwaspadai dan ditindak tegas. Penyebaran ideologi radikal kini tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa, tetapi juga menyasar ke para ASN.

Hal ini disampaikan pengamat terorisme yang juga Komandan Densus 99 GP Ansor Nuruzzaman di Jakarta, (Kamis, 18/5/2018).

"Yang juga perlu diwaspadai adalah banyak birokrat atau ASN yang telah terpapar paham dan ideologi intoleran dan radikal. Para ASN bisa kita amati di media sosial, banyak yang tidak percaya terhadap aksi teroris di beberapa tempat belakangan ini," ujar Nurruzaman.

Nuruzaman meminta pemerintah untuk menindak tegas para ASN yang kini terpapar ideologi radikal atau terorisme tersebut.

"Kalau pemerintah menutup mata, selangkah lagi negara ini akan masuk ke jurang peperangan. Maka harus serius kalau mau menangani terorisme mulai hulu atau akarnya sampai hilir. Jangan hanya melakukan penindakan pada pelaku teror, tapi juga membersihkan akarnya. Nah, ini momentum bersih-bersih virus intoleransi di tengah kehidupan kita," jelasnya. 

Menurut Nuruzzaman, data banyaknya ASN yang terpapar paham radikalisme ditemukan saat GP Ansor melakukan survei mandiri dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Survei dilakukan dengan mengamati pemberitaan yang ada, media sosial, hingga isi ceramah di masjid-masjid kementerian dan BUMN. 

"Intoleransi adalah bibit dari radikalisme dan terorisme. Makanya harus dikikis habis kalau mau negara aman dari terorisme. Teroris yang ditangkap di Riau mengaku memperoleh dana dari pegawai BUMN. Ini kan miris. Dan memang benar. Pemetaan yang kita lakukan, sebagian besar instansi pemerintahan menjadi tempat menyemai bibit intoleran dan radikalisme," ujarnya. 

Nuruzzaman menambahkan, pemerintah harus mendorong agar revisi UU Antiterorisme segera disahkan dan melakukan pemetaan potensi terorisme dan radikalisme di Indonesia. Pemetaan dilakukan berdasarkan wilayah, tokoh, dan potensi kekerasan di daerah. 

Sementara itu, terhadap para pelaku dan keluarganya, GP Ansor menganjurkan agar dilakukan deradikalisasi.

"Langkah ini kita sebut sebagai post-radicalism. Bagaimana membimbing pelaku atau keluarga pelaku agar kembali ke kehidupan yang benar. Ini berat," pungkasnya.

--- Redem Kono

Komentar