Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

HUKUM Gubernur Anies Baswedan Kembali Mangkir Dari Sidang Mediasi Gugatan TAKTIS 11 Jan 2018 00:52

Article image
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Foto: Ist)

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Sidang gugatan Tim Advokasi Anti Diskriminasi Ras dan Etnis (TAKTIS) terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (10/1/18). Namun, sidang kedua yang mengagendakan mediasi tersebut tidak dihadiri secara langsung oleh pihak tergugat prinsipal, Anies Baswedan melainkan hanya melalui kuasa hukumnya dari biro hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nadya Zunairoh.

Menurut kuasa hukumnya, Nadya, alasan Gubernur Anies tidak hadir dalam sidang mediasi kedua tersebut karena banyak kesibukan dengan agenda kerja di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

"Mohon maaf sekali Bapak Hakim mediator dan penggugat. Kami sudah berkomunikasi dengan Bapak Gubernur, tetapi Beliau tidak bisa hadir karena lagi banyak kesibukan," kata Nadya dalam sidang mediasi tersebut.

Pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan janji Anies Baswedan pada sidang mediasi pertama, Kamis (14/12/17) lalu, melalui kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa dia akan hadir dalam proses mediasi kedua.

Sebagaimana rilis yang diterima IndonesiaSatu.co, pihak penggugat yang diwakili Cosmas Refra mengatakan bahwa pada prinsipnya mereka (penggugat) tidak bisa melanjutkan sidang mediasi jika tergugat prinsipalnya tidak hadir.

“Sesuai kesepakatan pada siding mediasi pertama bahwa tergugat mau datang langsung, namun sekarang tidak hadir karena alas an kesbukan. Jadi tidak bisa memulai proses mediasinya," jelas Cosmas.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihak penggugat akan memberikan kesempatan lagi kepada tergugat untuk hadir dalam proses mediasi ketiga.

"Kami selaku penggugat, memberikan kesempatan sekali lagi kepada tergugat untuk hadir dalam sidang mediasi berikutnya sehingga tidak ada lagi alasan kesibukan sehingga menghindar dari persoalan hukum," tambah Cosmas yang ditanggapi kuasa hukum tergugat untuk mengkonfirmasi tergugat dalam siding mediasi selanjutnya.

Sementara Gregorius Daeng dari pihak penggugat menanggapi bahwa alasan kesibukan bukan hal yang mengikat bagi prinsipal yang berkapasitas sebagai pemimpin yang bisa menjadwalkan agenda kerja dengan agenda sidang.

“Dalam mekanisme penegakan hukum, bukan skala prioritas pihak tergugat melakukan perubahan jadwal meski terikat dengan kapasitas sebagai kepala daerah. Ada indikasi mencari-cari alasan untuk menghindar dari persoalan hukum. Jelas, amanat Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara mediasi di Pengadilan, mengharuskan kehadiran pihak prinsipal dalam proses mediasi. Ini soal bagaimana masing-masing pihak menghargai amanat Perma. Kehadiran para pihak adalah keharusan sebagaimana konsekuensi hukum dari status sengketa hak warga negara berhadapan dengan penguasa,” tandas Greg.

Sidang mediasi kedua antara pihak penggugat TAKTIS dan pihak tergugat Gubernur Anies Baswedan tersebut dipimpin oleh hakim mediator, Saifudin Juhri dan dibantu panitera pengganti, Suryono. Sidang yang berlangsung selama 30 menit itu dibuka pukul 14.30 WIB. Berdasarkan kesepakatan bersama, sidang mediasi selanjutnya akan digelar pada Rabu, (17/1/18).

Hadir dari pihak penggugat, Cosmas Egidius Refra, Daniel Tonapa Masiku, Gregorius Retas Daeng dan Chrisitanus Budi. Sedangkan dari pihak tergugat hadir kuasa hukum, Nadya Zunairoh.

Diberitakan sebelumnya, polemik ujaran pribumi dan non pribumi yang disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan pada 16 Oktober 2017 lalu telah melalui siding perdana yang digelar Kamis (14/12/17).

Ada pun ujaran Gubernur Anies yang bernada rasis tersebut direspon oleh Tim Advokasi Anti Diskriminasi Ras dan Etnis (TAKTIS) melalui gugatan perdata yang telah terdafar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor 588/PDT.GBTH.PLW.2017/PN.JKT.PST.

TAKTIS yang merupakan kumpulan advokat Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI) juga bagian dari Forum Alumni Cipayung (KAHMI, PA GMNI, IKA PMII, PNPS GMKI, dan Forkoma PMKRI).

Para penggugat yang masuk dalam Tim Advokasi Anti Diskriminasi Ras dan Etnis terdiri dari Hermawi Taslim, Christianus Budi, Cosmas Egidius Refra, Vitalis Jenarus, Daniel Masiku Tonapa, Kristianus Welly Edyson, Gregorius Retas Daeng dan Viani Octavius.

--- Guche Montero

Komentar