Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

OPINI Gubernur Baru Hendaknya Membangun NTT Secara Baru 17 Jul 2018 16:44

Article image
P Dr Philipus Tule, SVD. (Foto: ist)
Saya dengan tegas menolak pelbagai paradigma dan pendekatan pembangunan yang cenderung mengobjetivasi ‘masyarakat NTT yang tertinggal dan miskin’.

Oleh P Dr Philipus Tule, SVD

 

CATATAN reflektif ini merupakan hasil permenungan pribadi dalam kapasitasku sebagai seorang putera NTT yang memiliki komitmen untuk ikut membangun NTT tercinta. Harapan yang kutitipkan untuk pemimpin NTT yang baru terpilih ini pun merupakan saripati pengalaman dan harapanku sebagai seorang pastor Katolik yang mengemban tugas sebagai rohaniwan, dosen dan pendidik, peneliti dan pengamat budaya yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat NTT.

Telah sekian lama saya melakukan observasi dan berpartisipasi dalam pembangunan di kawasan ini di bidang agama, budaya dan gerejani (khususnya seminari dan STFK Ledalero, serta Unika Widya Mandira) dan pelbagai LSM (seperti Nusa Tenggara Association dari Australia, Assistenza Medica Internationale dari Portugal).

 

Realitas yang memprihatinkan

NTT adalah sebuah provinsi kecil di Indonesia dengan total penduduk yang mencapai 4 (empat) juta orang, tersebar di tiga pulau besar seperti Flores, Sumba, dan Timor serta puluhan pulau kecil lainnya. Wilayah NTT adalah gugusan kepulauan yang komunikasi antar-pulaunya masih sangat memprihatinkan, baik karena sarana dan prasarana hubungan lautnya yang kurang/tidak diperhatikan maupun karena sarana dan prasana hubungan udaranya yang belum memadai.

Keadaaan sosial dan ekonomi masyarakatnya masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dalam skala nasional dan internasional. Tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi, pendapatan perkapita rendah, pengangguran dan drop-out tinggi di level sekolah dasar dan menengah, kualitas pendidikan juga sangat rendah dalam kompetisi di level nasional.

Realitas memprihatinkan ini belum ditemukan solusinya, bahkan semakin diperparah oleh kinerja birokrat pusat dan daerah yang bobrok dan tidak bertanggung-jawab untuk mengutamakan kepentingan bonum commune (kesejahteraan umum), mentalitas korup dan tidak memiliki moralitas yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, mentalitas yang cenderung berkolusi dalam lingkaran kerabat (kolusi-nepotis) untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompok sendiri. Masyarakat NTT sedang dilanda wabah atau virus ‘pemiskinan kepekaan sosial’.

 

Potensi yang Menjanjikan

Di tengah realitas kemiskinan dan pemiskinan sosial, pengangguran, ketertinggalan dalam pembangunan di pelbagai sektor, NTT memiliki aneka potensi yang menjanjikan, khususnya di sektor sumber daya manusia dan sumber daya alam, nilai-nilai religiositas dan kekayaan budaya yang beraneka.

1. Manusia NTT handal dan berkualitas.
Kualitas SDM NTT yang dikelola secara baik dan benar telah mampu bersaing dan memenangkan kompetisi di tingkat nasional dan internasional. Pada zaman misi Gereja Katolik dan Zending Protestan tampillah tokoh-tokoh NTT sekaliber Prof Dr Ir Yohanes, Fransiskus Seda, dan sederetan nama tenar lainnya. Dalam dua dekade terakhir ini sejak 1980-an hingga 2000-an, NTT yang direpresentasi oleh STFK Ledalero, Universitas Nusa Cendana, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas Artha Wacana Kupang dan STTh Oesapa/Kupang telah sukses go-international dengan mengirim 300-an misionaris atau duta agama dan ilmuwan ke manca negara.

Oleh karena itu, saya berkesimpulan sementara bahwa kebijakan penegerian sekolah-sekolah swasta di NTT dan ketimpangan dukungan pemerintah terhadap sekolah-sekolah swasta di NTT pada masa lampau yang nota-bene hampir semuanya adalah sekolah Katolik dan Protestan, merupakan proses pemiskinan (pendegradasian) kualitas insan generasi muda NTT.

2. NTT yang kaya sumber daya alam (SDA).
NTT memiliki potensi SDA yang mengagumkan: danau triwarna Kelimutu, Varanus Komodoensis. Pelbagai kawasan dengan potensi wisata bahari yang mengagumkan karena adanya terumbu karang dan ikan-hias yang indah; potensi perikanan yang menjanjikan. Namun, kekayaan SDA NTT itu tidak semuanya harus dieksploitasi secara serampangan.

Eksploitasi SDA harus dilakukan secara bijak dengan prinsip ‘sustainable development’. Hal itu berarti bahwa kekayaan SDA di darat (seperti emas, perak, gas bumi dan lain-lain) hendaknya dieksploitasi secara bijak dengan memerhatikan amanat rakyat dan pertimbangan atau studi tentang Amdal oleh lembaga atau personel yang profesional. Sebagai misal, kondisi daratan atau pulau-pulau di NTT yang kecil/sempit dengan ruang untuk pemukiman penduduk (settlement) dan kawasan agraris yang terbatas, eksploitasi SDA pertambangan sebagaimana sedang terjadi di Lembata harus dibatasi, dan bahkan ditiadakan agar masyarakat (penduduk) lokal tidak terperangkap dalam kasus sejenis seperti yang terjadi di negara-negara lain di mana telah terjadi atau dialami ekses bahwa ‘integrasi atau implementasi kapitalisme global dan multinasional di kawasan peripheral hanya membawa stagnasi bagi manusia pinggiran’ (bdk. Kasus Tambang Timah di Bolivia sebagaimana dikisahkan peneliti Nash dalam tulisannya ‘We Eat the Mines and the Mines Eat Us’/Kami Menyantap Tambang, dan Tambang Menyantap Kami’, 1979).

3. Masyarakat NTT yang religius dan berbudaya.
NTT merupakan provinsi dengan konsentrasi umat Kristen (Katolik dan Protestan) terbesar di Indonesia. Sementara itu, kekuatan potensial dan real dari lembaga-lembaga keagamaan Kristen dan para pemimpin agama di NTT telah terbukti komitmennya di masa lampau. Keterlibatan gereja (Katolik dan Protestan) dalam proses nation-building dan “Regional atau Provincial Building” seharusnya tak boleh diragukan lagi sebagaimana terjadi di pelbagai kawasan lain di Indonesia dengan dominasi penganut agama Islam (Jawa, Sumatera, Sulawesi, dll) dan Hindu (di Bali). Namun dalam realitasnya, kekuatan dan kepemimpinan keagamaan itu tak diberdayakan sebagaimana mestinya selama ini.

Dikotomi agama versus pemerintahan atau pemimpin agama versus pemerintah diwacanakan dan bahkan dikembangkan dalam praksis selama ini. Suara pimpinan gereja dan bahkan keterlibatan tokoh agama dalam pembangunan dipandang ‘mencampuri urusan pemerintah’. Para tokoh gereja (agama) akhirnya menjadi ‘penonton yang menikmati permainan korupsi di kalangan agen pembangunan sosial ekonomi’. Kebudayaan NTT dalam artian sebagai ‘potensi dan realitas budi dan daya manusiawi yang bersifat dinamis dan langgeng’ seharusnya mencakup baik aspek ‘tradisi budaya lokal yang asli’ maupun ‘tradisi budaya religius baru yang kristiani dan islami yang modern’. Dengan demikian, tak terjadi pemutlakan terhadap budaya modern dan peremehan budaya asli yang dipandang sebagai kendala pembangunan.

 

Bangun NTT Secara Baru

Sebagai pastor Katolik yang senantiasa belajar tentang antropologi pembangunan dan selalu ingin terlibat dan berpartisipasi dalam aneka aktivitas pembangunan di NTT ini, saya dengan tegas menolak pelbagai paradigma dan pendekatan pembangunan yang cenderung mengobjekivasi ‘masyarakat NTT yang tertinggal dan miskin’. Wacana dan paradigma pembangunan yang klasik selalu terperangkap dalam percaturan power relations antara negara-megara utara (dunia pertama, yang maju, modern dan sukses) berhadapan dengan negara-negara selatan (dunia ketiga, yang miskin, tertinggal, gagal). Dalam konteks NTT, selalu terjadi percaturan power relations antara pemerintah yang sanggup untuk berbuat segalanya dengan rakyat yang lemah dan tak berdaya; antara pimpinan gereja yang sanggup segalanya dengan umat yang lemah dan tak berdaya.

Oleh karena itu, dalam koridor paradigma pembangunan dengan kiat-kiat baru, kegagalan pembangunan di NTT di masa lampau tidak dicari sebab dan kendalanya pada ‘lapisan bawah’ atau ‘masyarakat atau umat lokal’ tapi juga pada ‘lapisan atas’ yakni para penguasa, pemerintah dan pemimpin agama, negara dan lembaga donor, aktivis LSM, para agen dan elite pembangunan. Inilah yang disebut “studi tentang orang-orang di atas” (to study up).

Para agen pembangunan seperti pemerintah, tokoh agama, aktivis LSM telah lama bergiat membangun NTT. Tapi selalu saja kita dihadapkan dengan kemiskinan dan ketertinggalan. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal berikut: sekelompok orang mengandalkan uang tanpa partisipasi kaum miskin; sekelompok orang mengandalkan uang tanpa iman dan moralitas (etika) keagamaan; yang lain mengandalkan tenaga manusia tanpa otak dan kesadaran; yang lain mengandalkan diri/pribadi tanpa persaudaraan/kolegialitas/kebersamaan. Untuk masa depan, NTT butuh pemimpin yang memiliki kualitas etis-religius, mencintai dan mengutamakan kepentingan rakyat (populis) serta kesejahteraan umum (bonum commune). Dengan kata lain, dewasa ini dan di masa depan kita membutuhkan pemimpin NTT yang sungguh beriman dan sungguh berbudaya.

NTT membutuhkan pemimpin yang visioner, terbuka dan akomodatif terhadap suara rakyat, akademisi, tokoh adat dan pemimpin agama. Selama ini, kita sering menjumpai segelintir pemimpin NTT yang alergi terhadap suara-suara kritis dari para akademisi ataupun tokoh agama. Suara kenabian dari para ilmuwan dan tokoh agama dipandang sebagai yang berbahaya dan mengganggu kemapanan hidup dan berpendapat dari para pejabat.

Masyarakat NTT membutuhkan pemimpin yang visioner (kritis dan sanggup merancang jauh ke depan), terbuka dan akomodatif (siap menerima kritik dan usul saran dari akademisi dan pemimpin agama), partisipatif (melibatkan para akdemisi dan tokoh agama dalam merancang dan menetapkan kebijakan pembangunan). Oleh sebab itu, di masa depan suara para tokoh agama dan para akademisi lokal harus diakomodasi lewat/dalam forum legislatif dan forum lainnya.

Sebagai salah seorang pimpinan perguruan tinggi di NTT, saya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah NTT dalam melakukan penelitian ilmiah yang akhirnya dapat diterapkan bagi masyarakat kita sendiri. Jikalau saya dan teman-teman bisa didanai oleh lembaga donor luar negeri, mengapa pemerintah daerah sendiri enggan mendanai proyek penelitian tentang kampung halaman kita sendiri.

Pemimpin NTT harus komunikatif dan mampu mengembangkan networking antar-pemimpin di kawasan ini. Di era otonomi daerah, peran gubernur di level provinsi tidak lagi seperti zaman lampau. Seorang gubernur harus lebih menjadi ‘penginisiatif’ terbentuknya network (jejaring) antar-pemimpin agar pembangunan daerah (kabupaten/kota) tidak dilakukan secara terpisah dan mandiri tanpa memerhatikan dimensi kebersamaan dan kelanjutannya dengan kabupaten/kota tetangga.

Networking itu pun tidak saja dalam level regional atau provincial (antar-kabupaten), tapi juga dalam level nasional, bahkan internasional. Oleh sebab itu, kemampuan berkomunikasi (baik dalam level psikologis sosial atau perwatakan pribadi maupun linguistik dan bisnis) dengan mitra agen pembangunan dalam aneka level sangat dibutuhkan.

Selamat berkarya melayani masyarakat NTT tercinta, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang baru, Bapak Viktor Laiskodat dan Bapak Josef Nae Soi.

 

Penulis adalah Rektor Universitas Widya Mandira Kupang. Dikenal sebagai Islamolog (pakar Islamologi).
Tulisan ini diambil dari Victory News (12/7/2018)

Komentar