"Saya ingin agar kawasan di daerah ini dapat dijadikan kawasan pembangunan ekonomi yang luar biasa ke depan," kata Viktor.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) berhasil memediasi pembahasan tapal batas antara Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur (Matim) yang berlangsung di ruang rapat Gubernur NTT, Selasa (14/5/19).

Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari sikap Pemprov NTT yang menyurati pemimpin wilayah (Bupati) kedua wilayah pada April lalu guna membahas penyelesaian tapal batas tersebut.

Rapat yang langsung dipimpin Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat juga dihadiri ,Bupati Ngada, Paulus Siliwoa dan Bupati Matim, Andreas Agas serta jajaran pemerintah daerah dari kedua kabupaten tersebut.

Gubernur Viktor Laiskodat mengatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah ingin agar persoalan tapal batas harus segera selesai sehingga Pemerintah NTT bisa melakukan intervensi program dan anggaran.

"Pemerintah pusat sudah membuat sebuah garis perbatasan, jika kita buat tarik garis lurus. Tugas Kedua bupati yakni mensosialisasikan hal ini. Saya ingin agar kawasan di daerah ini dapat dijadikan kawasan pembangunan ekonomi yang luar biasa ke depan," kata Viktor.

Menurutnya, persoalan perbatasan di Matim dan Ngada yang belum menemui tiyik penyelesaian menyebabkan pemerintah NTT tidak dapat mengintervensi baik anggaran maupun program.

"Saya tidak bisa masuk dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, jika sudah jelas maka kita sudah dapat mengintervensi dengan APBD NTT," katanya.

Sebelumnnya, di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Manggarai Timur pada April lalu,
Gubernur Viktor berkomitmen bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan konflik perbatasan antara Matim dan Ngada.

“Pasti bereslah. Karena nanti kita duduk bersama dengan dengan berbagai tokoh,” ujarnya di sela-sela kunjungan.

Terpisah, Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi, menegaskan bahwa masalah administrasi tidak boleh dicampuradukan dengan masalah infrastruktur.

“Kalian mau batas di mana saja terserah, saya tetap bangun jalan. Berani ada yang tutup, itu jalan saya bongkar,” tegas Wagub Josef usai melakukan acara peletakan batu pertama pekerjaan ruas jalan Bealaing-Mukun-Mbazang di Mukun, Kecamatan Kota Komba, Kamis (09/05/19).

Wagub Yosef mengatakan siapapun oknum yang menghambat pembangunan, maka sudah jelas melanggar Undang-undang (UU).

“Saya ini mantan panitian khusus (pansus) UU jalan saat duduk di DPR RI. Semoga pembangunan dapat berjalab lln di daerah tapal batas ini untuk kepentingan masyarakat,” harapnya.

--- Guche Montero