Breaking News

REGIONAL Gubernur NTT Terpilih Harus Selamatkan Pantai Pede Dalam 100 Hari Pertama 01 Aug 2018 11:54

Article image
Pantai Pede, di Manggarai Barat, NTT. (Foto: pantaipede.blogspot.com)
Kenyataan sekarang, PT SIM dan Frans Lebu Raya telah menelantarkan pengelolaan dan tanggung jawabnya pasca Setya Novanto ditahan KPK.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Kasus Pengalihan Fungsi dan Hak atas Lahan Pantai Pede, merupakan salah satu kasus yang dipersoalkan bahkan dituntut oleh masyarakat NTT  kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk dikembalikan kepada Pemda Manggarai Barat (Mabar) sebagai pemilik. Alasannya, masyarakat dan para mantan Bupati Mabar meyakini betul bahwa lahan Pantai Pede adalah milik Pemda Mabar, karena diberikan oleh UU No. : 8 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Pemda Manggarai Barat. 

Demikian pandangan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus yang diterima IndonesiaSatu.co, Rabu (1/8/2018).

Diungkapkan Petrus, Pantai Pede yang seharusnya sejak pembentukan Kabupaten Mabar tahun 2003 diserahkan oleh Gubernur NTT Piet Tallo namun hingga Gubernur Frans Lebu Raya, penyerahannya tertunda-tunda terus sampai akhirnya disalahgunakan oleh Frans Lebu Raya, dengan cara mengalihkan fungsi dan hak atas lahan Pantai Pede kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) milik Setya Novanto, secara diam-diam dengan melanggar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kenyataannya sekarang, PT SIM dan Frans Lebu Raya telah menelantarkan pengelolaan dan tanggung jawabnya pasca Setya Novanto ditahan KPK. Hingga Frans Lebu Raya tidak lagi menjabat sebagai Gubernur NTT, tidak pernah ada penjelasan resmi tentang pengalihan dan aturan mainnya, sehingga publik khawatir bahwa Lahan Pantai Pede bisa dimanipulasi menjadi milik pribadi Setya Novanto atau Frans Lebu Raya. Karena itu diperlukan langkah penyelamatan oleh Gubernur NTT Vicktor B. Laiskodat dalam 100 hari program kerja Gubernur terpilih. 

Caranya adalah dengan membatalkan kerjasama pengalihan lahan Pantai Pede, menarik kembali sertifikat Hak Pakai No. 3 dan No. 4 Pantai Pede dari tangan PT SIM dan  serahkan pemilikannya kepada Pemda Mabar. Kenyataannya sekarang, PT SIM dan Frans Lebu Raya telah menelantarkan pengelolaan dan tanggung jawabnya pasca Setya Novanto ditahan KPK. Frans Lebu Raya dan Setya Novanto harus dituntut baik secara pidana maupun perdata karena sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengalihan Hak Tahun 2014, lahan Pantai Pede tidak pernah dikelola untuk kepentingan publik, malahan sekarang sudah diterlantarkan sejak Setya Novanto ditahan KPK. 

“Frans Lebu Raya telah abaikan pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selama dan saat hendak mengakhiri tugas dan tanggung jawab sebagai Gubernur NTT kepada Gubernur NTT 2018 terpilih Vicktor B. Laiskodat,” tegas Petrus.

Sejumlah kasus yang selama ini disoal oleh publik antara lain kasus dugaan korupsi dana Bansos dan kasus pengalihan lahan Pantai Pede seluas 31.670 M2 kepada PT SIM yang diyakini sebagai milik Setya Novanto serta kasus-kasus lainnya hingga saat ini tidak dipertanggungjawabkan.

Menurut Petrus, pertanggungjawaban atas kasus-kasus yang selama ini ditutup-tutupi dan disoal oleh publik kepada Gubernur NTT Vicktor B, Laiskoda, menjadi sangat penting. Dengan demikian, ketika memasuki awal pemerintahannya, Vicktor Laiskodat benar-benar menerima peralihan kekuasaan dengan permasalahan yang jelas, mana yang menjadi tanggung jawab Frans Lebu Raya yang masih terhutang dan tidak boleh dialihkan dan mana yang merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur baru.

Oleh karena itu jika Frans Lebu Raya sama sekali tidak membuat laporan pertanggungjawabkan tentang sejumlah kasus yang disoal publik ketika penyerahan kekuasaan kepada Gubernur terpilih Vicktor B. Laiskodat, maka hal itu akan memberi beban dan tanggung jawab  kepada gubernur baru, padahal kasus-kasus itu adalah merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang menjadi tanggung jawab pribadi Frans Lebu Raya.

--- Simon Leya

Komentar