Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

EKONOMI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Ini Strategi Pemerintah 10 Jul 2018 03:59

Article image
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto. (Foto: Ist)
Pemerintahakan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furniture, misalnya nanti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah.

BOGOR, IndonesiaSatu.co -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Strategi dan Kebijakan Menghadapi Ketidakpastian Perekonomian Global, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (9/7/2018) pagi.

Usai ratas Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, pokok bahasan dalam ratas itu adalah bagaimana memperkuat perekonomian nasional, juga memberi ketenteraman kepada industri nasional, atau para pengusaha, agar iklim investasi bisa dijaga.

Beberapa catatan dari rapat tadi, menurut Menperin, adalah bagaimana meningkatkan ekspor, dan juga melakukan optimalisasi terhadap impor, serta mengembangkan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat.

“Bapak Presiden tadi sudah menyampaikan bahwa kita melakukan optimalisasi tool fiscal. Jadi itu baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi daripada bea masuk itu sendiri, agar industri mempunyai daya saing, dan mampu melakukan ekspor,” kata Menperin Airlangga Hartarto.

Kemudian, lanjut Menperin, juga melakukan jaminan terhadap bahan baku, ketersediaan bahan baku, kemudian memberikan insentif-insentif agar ekspor bisa ditingkatkan.

Sementara terkait dengan investasi, pemerintah mempertimbangkan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik, misalnya dari industri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain, termasuk misalnya Jawa Tengah.

Pemerintah, lanjut Menperin, juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furniture, misalnya nanti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah.

Kemudian juga peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, terutama dalam government procurement, yaitu pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri, sehingga industri-industri nasional utilisasinya bisa ditingkatkan.

“Termasuk diantaranya mengkaji industri-industri nasional yang bisa utilisasinya ditingkatkan, untuk melakukan ketersediaan bahan baku di dalam negeri, termasuk korporasi-korporasi seperti Tuban yang bisa menyediakan baik itu bahan baku Petrokimia maupun BBM (Bahan Bakar Minyak),” ungkap Airlangga.

Ditambahkan Menperin, bahwa dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan terkait dengan biodisel, dimana penggunaan biodiesel 20 persen, dan sekaligus juga dikaji penggunaan biodisel ke 30 persen.

“Jadi itu akan meningkatkan konsumsi daripada biodisel sebesar 500.000 ton per tahun. Nah, ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya,” terang Airlangga.

Kemudian antisipasi lanjutnya, menurut Menperin Airlangga Hartarto, adalah memaksimalkan untuk pariwisata, terutama untuk di pariwisata tentunya akan ada pengembangan airport, kemudian juga untuk pengembangan low cost carrier, sehingga pariwisata ini salah satu sektor yang paling cepat bisa digenjot. 

--- Redem Kono

Komentar