Breaking News

HUKUM Hadapi Sengketa Pileg, KPU Pusat Kumpulkan KPU Provinsi 01 Jul 2019 19:10

Article image
Komisioner KPU Ilham Saputra. (Foto: Ist)
KPU akan didampingi lima tim kuasa hukum dalam PHPU Pileg 2019. Kelima tim ini bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menangani sejumlah sengketa yang diajukan parpol.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan diri untuk menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg 2019. KPU akan mengumpulkan perwakilan KPU provinsi untuk membahas persiapan PHPU pileg ini, Selasa (2/7/2019).

"Kami akan membicarakan apa saja yang dimohonkan kepada kami. Kami akan siapkan jawabannya dan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum kami," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

KPU akan didampingi lima tim kuasa hukum dalam PHPU Pileg 2019. Kelima tim ini bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menangani sejumlah sengketa yang diajukan parpol.

"Misalnya AnP lawfirm itu dapatnya apa saja (menangani gugatan pileg dari parpol tertentu). Saat ini ada lima firma hukum yang mendampingi kami untuk menghadapi PHPU pileg di MK," ungkap Ilham Saputra.

Lebih lanjut, Ilham menuturkan ada berbagai hal yang dipersoalkan pemohon dalam sengketa PHPU pileg seperti persoalan internal parpol dan perselisihan jumlah kursi berdasarkan perolehan pileg terakhir. Menurut Ilham, hampir semua parpol mengajukan sengketa hasil pileg ke MK.

Adapun sejak 5 Juli hingga 12 Juli, MK memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa PHPU pileg untuk menyerahkan alat bukti.

"Baru kita mulai itu Senin berikutnya sidang selama beberapa hari, baru nanti diputuskan. Waktu persidangan dilaksanakan selama 14 hari kerja," pungkas Ilham Saputra.

Berdasarkan data permohonan sengketa yang dirangkum MK, saat ini sudah ada 339 perkara sengketa PHPU pileg yang diajukan. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang belum diregistrasi oleh MK.

Sebelumnya, sebanyak 11 parpol nasional peserta Pemilu 2019 melayangkan puluhan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu pileg DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 11 parpol tersebut, Partai Berkarrya paling banyak mengajukan gugatan.

--- Redem Kono

Komentar