Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

HUKUM Hakim Tolak Gugatan terhadap Anies, TAKTIS: Putusan yang Janggal 04 Jun 2018 21:09

Article image
Sidang Putusan terhadap tergugat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan oleh Tim TAKTIS di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Dok. Tim TAKTIS)
“Kami menilai putusan ini janggal. Sebab, majelis hakim mengatakan persoalan ini bukan perdata umum antara penggugat dan tergugat. Padahal, ini lebih tepatnya citizen lawsuit dari masyarakat ke pejabat. Kami akan mengambil upaya hukum," tegas Daniel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan Tim Advokasi Anti Diskriminasi Ras dan Etnis (Taktis) terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim, Tafsir Sembiring dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakart Pusat, Senin (4/6/18). Adapun gugatan tersebut diajukan atas perkataan Anies yang menyebut kata " pribumi" saat pidato yang disampaikan sebelum dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017.

Majelis hakim menilai bahwa alasan penolakan tersebut karena antara pengugat dan tergugat Anies Baswedan tidak ada hubungan keperdataan umum.

“Menimbang sebelum majelis hakim mendalami ada tidaknya ucapan tersebut atau apakah perbuatan melawan hukum atau tidak, maka oleh karena ada tidak hubungan penggugat dan tergugat, yaitu hubungan pribadi. Menimbang bahwa perbuatan perdata ini bukan hubungan pribadi. Bahwa antara penggugat dan tergugat bukan masalah keperdataan, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima. Oleh karena itu eksepsi penggugat tidak dapat dikabulkan,” demikian amar putusan sebagaimana dibacakan hakim Tafsir.

Upaya Hukum

Anggota TAKTIS, Hermawi Taslim sangat menyayangkan putusan tersebut. Ia menilai, sama sekali tidak menyinggung soal konteks diskriminasi yang dilakukan oleh tergugat Anies Baswedan.

“Ya, sangat kita sayangkan. Majelis hakim dalam putusannya sama sekali tidak menyinggung soal perbuataan diskriminasi yang dilakukan oleh tergugat. Padahal seharusnya unsur itu yang dilihat. Itu unsur substansial dari perbuatan melawan hukum. Sebab, dampak dari perbuataan tergugat itu sendiri sudah nyata mencederai nilai-nilai kebangsaan yang berdiri di atas tiang kebhinekaan,” ungkap Taslim dalam rilis yang diterima media ini.

Koordinator TAKTIS, Daniel Tonapa Masiku dalam keterangannya sesaat setelah sidang menegaskan bahwa terhadap putusan tersebut, pihaknya akan mengambil langkah hukum selanjutnya.

“Kami menilai putusan ini janggal. Sebab, majelis hakim mengatakan persoalan ini bukan perdata umum antara penggugat dan tergugat. Padahal, ini lebih tepatnya citizen lawsuit dari masyarakat ke pejabat. Kami akan mengambil upaya hukum. Soal banding atau citizen lawsuit, itu soal pilihan yang akan kami ambil nanti,” tegas Daniel.

Sementara juru bicara TAKTIS, Greg R. Daeng, menuturkan bahwa selain upaya hukum yang akan ditempuh, pihaknya akan membuat eksaminasi terhadap putusan hakim tersebut. Menurutnya, terdapat beberapa kejanggalan yang ada dalam pertimbangan hakim dalam putusan itu.

“Senada dengan apa yang ditegaskan coordinator, kami juga akan melakukan eksaminasi publik atas putusan itu. Ini dimaksudkan untuk meluruskan makna hukum sebagai dasar gugatan kami. Pernyataan hakim bahwa tidak ada hubungan keperdataan secara umum, itu janggal dan tidak menyentuh substansi gugatan. Padahal jelas dalam ketentuan pasal 13 dan UU nomor 40 tahun 2008 mengatur tentang hak mengajukan ganti kerugian perdata, baik secara sendiri maupun bersama-sama,” pungkas Greg.

Greg menegaskan bahwa terkait upaya hukum selanjutnya, pihaknya masih menunggu salinan putusan dari panitera pengganti guna mempelajari secara detail dasar pertimbangan yang ada dalam putusan tersebut.

--- Guche Montero

Komentar