Breaking News
  • Kapolda resmikan Bhayangkara Papua Football Academy
  • Kemen-PUPR tingkatkan kapasitas pekerja konstruksi dengan sertifikasi
  • Presiden Jokowi bersarung "blusukan" ke Mal Mataram
  • Pusat Konservasi Elang Kamojang lestarikan populasi elang jawaPusat
  • Wamen ESDM kaji FSRU penuhi pasokan gas

KOLOM Hary Tanoe (Paradoks Politik dan Urusan Dagang) 03 Aug 2017 15:37

Article image
Hary Tanoesoedibjo, pengusahaa dan pendiri Partai Persatuan Indonesia. (Foto: kompasiana.com)
Kita belum bisa membaca maksud apa di balik dukungan Harry Tanoe terhadap pemerintahan Jokowi sekarang. Yang bisa kita antisipasi yaitu usaha untuk melanggengkan semua urusan bisnis dan kepentingan perdagangannya lewat jalur politik.

Oleh P Felix Baghi SVD

 

HARY Tanoe dikenal sebagai pebisnis sukses, pedagang besar dan kapitalis kelas kakap. Hampir pasti seluruh jiwa dan raganya, juga semua denyut jantung dan aliran nadinya bermuara pada kekuatan dagang. Namun, seperti yang kita ketahui, dia aktif juga di dunia politik. Ia sukses mendirikan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Bahkan ia pintar melobi partai politik dan jeli mendeteksi tanda zaman.

Hari-hari ini, iapun secara tegas mendukung pemerintahan Jokowi. Ia tampak lihai membaca kondisi politik yang sedang terjadi. Ia ingin berpolitik sambil berdagang, atau berdagang lewat jalan politik. Kita percaya bahwa keduanya, berpolitik dan berdagang, adalah dua dunia yang berbeda. Keduanya bertolak belakang. Namun kenyataannya, keduanya bisa dipertemukan.

Orang dapat saja berdagang sambil berpolitik, dan berpolitik untuk berdagang. Orang bisa saja berpolitik untuk kepentingan dagangannya, dan berdagang lewat mafia politik. Padahal, keduanya memiliki wilayah dan domain yang berseberangan. Politik berurusan dengan kepentingan orang banyak (res publica), sedangkan berdagang adalah urusan pribadi dan keluarga (res privata).

Sebagai "res publica," substansi dan intensi politik hanya satu: "res populi." Demikianlah kita semua percaya bahwa "res publica est res populi."

Dewasa ini, kita sedang berhadapan dengan krisis etika politik terbesar. Krisis itu berkenaan dengan penyalahgunaan urusan politik untuk kepentingan pribadi, untuk urusan keluarga dan partai. Krisis ini sering merusakkan sistem politik dan kondisi ruang publik kita. Prinsip-prinsip agama dipertaruhkan. Nama Tuhan menjadi murahan di jalanan. Keyakinan iman dikhianati. Asas demokrasi dimanipulasi demi perebutan kepentingan.

Ada paradoks politik, di mana orang berusaha sedemikian rupa, dengan pelbagai intrik dan menempuh jalan apa saja untuk menguasai realitas dan situasi politis. Meminjam kata-kata Machiavelli, telah terjadi semacam usaha untuk menguasai "la realtà effettuale," yaitu persaingan keras untuk mencaplok realitas politis secara efektif demi kepentingan pribadi.

Kita belum bisa membaca maksud apa di balik dukungan Harry Tanoe terhadap pemerintahan Jokowi sekarang. Yang bisa kita antisipasi yaitu usaha untuk melanggengkan semua urusan bisnis dan kepentingan perdagangannya lewat jalur politik. Sama seperti perdagangan, politik adalah sebuah kompetisi. Di dalam kompetisi itu, orang membutuhkan perspektif, sanggup mengobservasi, cakap membuat perhitungan ekonomis yang bersifat matematis, dan cerdas mengambil tindakan praktis.

Namun, terlepas dari semuanya, baik politik maupun perdagangan, keduanya membutuhkan standar etika dan prinsip obligasi moral. Karena, baik politik maupun perdagangan, keduanya sama-sama menyentuh hak-hak dasar dan hajat hidup orang.

 

Penulis adalah dosen STFK Ledalero, sedang mengikuti program doktoral di Universitas St Thomas, Manila

Komentar