Breaking News

HUKUM Hentikan Penyidikan Pasca-Putusan Praperadilan, TPDI Desak KPK Ambil Alih Kasus Gratifikasi oleh Kapolres Ende 16 Aug 2019 17:22

Article image
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus saat berdialog di kantor Polda NTT. (Foto: Dok. PS)
"Dengan cukup alat bukti, maka kasus gratifikasi ini harus terus diproses untuk dilimpahkan ke tingkat penuntutan," tandas Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ende tidak boleh menghentikan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi gratifikasi oleh Anggota DPRD Kabupaten Ende untuk kedua kalinya. Karena sifat penyelidikan atau penyidikan pasca Putusan Praperadilan Hakim tunggal Pengadilan Negeri Ende, Yuniar Yudha Himawan, adalah menjalankan putusan Praperadilann yang mengikat secara hukum sekaligus mengoreksi secara total terhadap buruknya kinerja Penyidik dan Kapolres Ende dalam mengungkap kasus-kasus korupsi."

Demikian hal itu disoroti Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus dalam rilis yang diterima media ini, Kamis (15/9/19).

Menurut Petrus, Kapolres Ende dapat dikenakan tindakan menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi karena Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Ende menganulir Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik Polres Ende semasa kepemimpinan Kapolres Adryan Mustaqim.

Desak KPK Ambil Alih Kasus

Menanggapi hal itu, Advokat PERADI ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengambil alih penuntasan kasus tersebut.

"KPK diminta untuk mengambil alih penyidikan kasus dugaan korupsi gratifikasi Anggota DPRD Ende sembari memproses Kapolres Ende dan tim Penyidik kasus Gratifiksi Anggota DPRD Ende, sebagai telah melakukan 'Tindak Pidana' mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan Pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa serta para saksi dalam perkara korupsi ini," desak Petrus.

Petrus beralasan, tindakan hukum terhadap Kapolres Ende dan tim penyidik, karena tindakan  menghentikan penyidikan kasus Korupsi gratifikasi Anggota DPRD Ende, dianggap sebagai telah melakukan pembangkangan terhadap perintah Pengadilan Negeri Ende. 

"Kapolres harus tahu bahwa Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Ende bersifat perintah (imperatif) untuk membuka kembali penyelidikan atau penyidikan yang dihentikan tanpa alasan yang sah dan bersifat mengikat, sehingga wajib dijalankan sesuai dengan perintah Hakim Praperadilan," sorot Petrus.

Menurutnya, desakan agar KPK segera mengambil alih kasus dugaan gratifikasi atas dana PDAM Kabupaten Ende tersebut dapat dibuktikan dengan perilaku Penyidik dan Kapolres Ende, Achmad Musayin yang membiarkan posisi penyelidikan kasus ini berjalan selama 4 tahun lebih, tanpa ada perkembangan apa pun, bahkan dibuat mengambang tanpa ada peningkatan tahap pemeriksaan ke tahap penyidikan dan penetapan status Tersangka, sevaliknya penyelidikannya dihentikan.

"Ini jelas merupakan upaya untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi besar yang sesungguhnya, sebab berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi maupun bukti petunjuk, tidak ada alasan sedikitpun bagi Penyidik Polres Ende untuk tidak meningkatkan pemeriksaan ke tahap Penyidikan dan memberi status Tersangka kepada tujuh Anggota DPRD Kabupaten Ende, Direktur PDAM Kabupaten Ende, Soedarsono, M. Kesling dan Ketua Yayasan Mandiri," imbuhnya.

Petrus menyayangkan, hingga kini Direktur PDAM Ende sebagai pemberi gratifikasi tidak pernah dijadikan tersangka, malah sebaliknya Penyidik menyimpulkan secara keliru bahwa dengan dikembalikannya uang gratifikasi dimaksud maka unsur pidana korupsinya menjadi hilang.

"Ini nalar hukum yang jelas membodohi masyarakat, karena sifat Tindak Pidana Korupsi dari gratifikasi sudah terjadi dan telah lewat tempo 30 hari kerja, penerima gratifikasi tidak melaporkan uang yang diterima itu kepada KPK," ujar Petrus.

Petrus menegaskan bahwa meskipun uang gratifikasi dimaksud tidak pernah dilaporkan ke KPK, akan tetapi penyidik Polres Ende berani menghentikan penyidikannya dengan alasan uang gratifikasi sudah dikembalikan kepada PDAM, sehingga sifat Pidana Korupsinya hilang. Padahal, sifat pidana korupsi dari gratifikasi hanya bisa hilang jika dalam tempo 30 hari sejak gratifikasi diterima, pihak penerima sudah melaporkan gratifikasi itu kepada KPK.

"Dengan demikian, terdapat dugaan kuat bahwa Penyidik Polres Ende berusaha keras melindungi Direktur PDAM Ende, Soedarsono, BSc. SKM. M. Kesling, sebagai orang yang memberikan gratifikasi itu kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Ende bersama lima Angota DPRD Kabupaten Ende, meskipun sudah ada putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 02/Pid.Pra/2018/PN.Ende Pengadil tanggal 26 Maret 2018 yang memerintahkan Polres Ende untuk membuka kembali Penyelidikan atau Penyidikan," tegasnya.

Petrus menandaskan bahwa dengan bukti-bukti yang terang benderang yakni kwitansi pengembalian uang, tanda terima uang dari PDAM, perjanjian kerja sama, keterangan para saksi, maka dari aspek kekuatan pembuktian sudah melebihi syarat minimal dua alat bukti.

"Dengan cukup alat bukti, maka kasus gratifikasi ini harus terus diproses untuk dilimpahkan ke tingkat penuntutan," tandas Petrus.

 

--- Guche Montero

Komentar