"Jika tidak ditanggapi secara luar biasa, maka bencana kemanusiaan ini akan terus menjadi masalah akut dan realita paradoks di NTT," sentil Gabriel.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Sejak Januari hingga akhir September 2019, tercatat sebanyak 87 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal di negeri Jiran, Malaysia.

Kepala Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan TKI (BP3TKI) Kupang, Siwa mengatakan, sebagian besar TKI yang meninggal karena menderita sakit.

Menurut Siwa, tercatat dari 87 TKI yang meninggal tersebut, laki-laki sebanyak 62 orang dan perempuan 23 orang. Mayoritas TKI bestatus non-prosedural (ilegal).

"Hanya satu orang saja yang legal. Sedangkan 86 TKI lainnya itu ilegal dan tidak terdaftar di sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri," ujar Siwa seperti dilansir Kompas.com, Rabu (2/10/19).

Ia menerangkan, sebagian besar TKI berasal dari Kabupaten Ende, yakni sebanyak 19 orang, Kabupaten Malaka 11 orang, Kabupaten Flores Timur 9 orang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) 8 orang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu dan Sumba Barat Daya, masing-masing sebanyak 6 orang.

Selanjutnya, Kabupaten Kupang 5 orang, Kota Kupang 4 orang, Kabupaten Sikka 3 orang dan Kabupaten Lembata, Negekeo, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Barat, Rote Ndao dan Sabu Raijua, masing-masing 1 orang.

"Sedangkan tiga orang lainnya, belum diketahui asal daerahnya," ujar Siwa.

Pemprov NTT dan BNP2TKI Harus Responsif

Dengan angka kematian TKI ilegal yang terus meningkat drastis, koordinator Advokasi, hukum dan HAM Jaringan Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas TPPO), Gabriel Goa mendesak BNP2TKI dan Pemprov NTT agar responsif terhadap bencana kemanusiaan yang menimpa TKI asal NTT.

"Keberadaan BNP2TKI harus memberi dampak solutif terhadap persoalan TKI, secara khusus di NTT. Harus ada atensi khusus BNP2TKI dalam koordinasi dengan Pemprov NTT. Bahkan, hingga Oktober 2019, sudah 90 tenaga kerja NTT di luar negeri yang meninggal dunia. Segera hentikan bencana kemanusiaan ini," desak Gabriel.

Direktur PADMA Indonesia ini terus mendorong optimalisasi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Desa Migran Produktif (Desmigratif) serta pendampingan hukum dan pusat rehabilitasi bagi para korban perdagangan manusia (human trafficking).

"Hampir setiap Minggu atau setiap bulan, kami mendapat informasi tentang kematian TKI. Negara belum hadir secara nyata melalui intervensi lembaga-lembaga negara maupun pemerintah daerah yang merupakan representasi pemerintah pusat. Jika tidak ditanggapi secara luar biasa, maka bencana kemanusiaan ini akan terus menjadi masalah akut dan realita paradoks di NTT," sentil Gabriel.

--- Guche Montero