Hasto: Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Prinsipnya, kekuasaan untuk rakyat, tertib hukum wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi termasuk dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang secara simultan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Minggu (6/12/2020).

Atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kader PDI Perjuangan, Hasto menegaskan bahwa partai secara terus-menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.

"Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," lanjut Hasto.

Hasto menegaskan bahwa dalam berbagai kesempatan termasuk Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi partai seperti Rakernas, sikap anti korupsi selalu ditanamkan.

"Dalam tiga kali Sekolah Calon Kepala Daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat anti korupsi tersebut," terangnya.

Hasto menandaskan bahwa PDI Perjuangan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT tersebut. Dan Partai terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera.

"Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Prinsipnya, kekuasaan untuk rakyat, tertib hukum wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," pungkasnya.

--- Guche Montero