Breaking News

REGIONAL Human Trafficking Meningkat di Kalbar, PARTHA: Waspada Modus Operandi 'Pengantin Pesanan' 21 Jun 2021 05:26

Article image
Perempuan dan anak-anak rentan jadi korban perdagangan manusia. (Foto: ilustrasi)
"Praktek human trafficking dengan modus operandi 'pengantin pesanan' adalah sindikat 'bisnis' perdagangan manusia yang hampir tak tersentuh, bahkan semua dokumen dimanipulasi (ilegal),"ujar Gebby.

KALBAR, IndonesiaSatu.co-- Kalimantan Barat saat ini dikenal sebagai salah satu kantong Human Trafficking dengan modus operandi pengantin pesanan. 

Gadis-gadis Dayak,Tionghoa dan Melayu asal Kalbar menjadi Korban Human Trafficking dengan Negeri Tujuan Tiongkok dan Taiwan. 

Gadis-gadis dari Keluarga Miskin di Kalbar diiming-iming akan mendapatkan uang berlimpah dari jaringan Mafiosi Human Trafficking dengan modus operandi pengantin pesanan. 

Direktur Advokasi Parinama Astha (PARTHA), Gebby de Sola, membeberkan fakta terkait dokumen, usia, termasuk akte pernikahan yang dimanipulasi oleh oknum-oknum pejabat karena iming-iming uang dari jaringan mafiosi Human Trafficking.

"Praktek human trafficking dengan modus operandi 'pengantin pesanan' adalah sindikat 'bisnis' perdagangan manusia yang hampir tak tersentuh, bahkan semua dokumen dimanipulasi (ilegal),"ujar Gebby dalam keterangannya kepada media ini, Kamis (17/6/2021).

Hal senada diutarakan oleh narahubung PARTHA di Kalbar, Robby Sanjaya, yang menyinggug soal lemahnya pengawasan terhadap praktek human trafficking selama ini sehingga berdampak pada meningkatnnya korban Human Trafficking asal Kalbar ke Negeri Tirai Bambu dan Taiwan. 

Terpanggil untuk menyelamatkan para Gadis asal Kalbar yang menjadi sasaran empuk mafia Human Trafficking dengan Modus Operandi Pengantin Pesanan, maka Parinama Astha (ParTha), anggota Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) menyatakan seruan dan tuntutan moril atas nama kemanusiaan; 

Pertama, mendesak Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nasional untuk secara serius melakukan pencegahan dan penegakan hukum TPPO di wilayah hukum Polda Kalbar.

Kedua, mendesak Gubernur Kalbar untuk segera membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Provinsi Kalbar guna menindaklanjuti Perpres Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Indonesia. 

Ketiga, meminta Komisi III DPR RI agar mendesak Menko Polhukam, Kapolri dan Jaksa Agung untuk bekerjasama secara serius bersama Forkompimda Provinsi Kalbar dalam upaya pencegahan Human Trafficking. 

Keempat, mendesak aparat penegak hukum lingkup Polda Kalbar untuk menindak tegas Pelaku dan Aktor Intelektual Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Operandi Pengantin Pesanan di Kalbar yang kian hari kian bertambah jumlahnya. 

Kelima, mengajak solidaritas Penggiat Anti Human Trafficking, para tokoh Agama, para tokoh Adat dan Pers untuk bersama-sama melakukan Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking Indonesia (GEMA HATI), terutama menyelamatkan para gadis Dayak, Tionghoa dan Melayu asal Kalbar yang dijadikan Korban Human Trafficking dengan Modus Operandi 'Pengantin Pesanan'.

--- Guche Montero

Komentar