Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

HUKUM ICJR: Tak Ada Unsur Pidana, Kasus Acho Harus Dihentikan 10 Aug 2017 13:00

Article image
Komika Acho yang sedang terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik saat menyambangi Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. (Foto: Kompas.com)
Yang dilakukan Acho bukan penghinaan. Apabila melihat isi tulisan Acho, maka bisa dengan mudah dilihat apa yang dilakukan Acho adalah pengungkapan pendapat yang dapat dibuktikan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.coInstitute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai keputusan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan kasus Muhadkly, alias Acho patut dipertanyakan. Selain secara Undang-Undang tidak dapat dipertahankan, Polisi juga nampaknya tidak merujuk pada putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa untuk kasus-kasus seperti ini.

Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi widodo Eddyono mengatakan, kasus yang menjerat komika Muhadkli alias Acho bukanlah kasus baru yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya kasus dengan karekteristik yang sama terjadi pada Prita Mulyasari.

“Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus yang dialami Acho ini. Kasus yang dialami Acho sesungguhnya pernah terjadi pada kasus lain yang kemudian diputus bebas oleh Mahkamah Agung, salah satunya yang dialami Prita Mulyasari terkait kasus email keluhannya terhadap pelayanan RS Omni Internasional Alam Sutra. Bagi ICJR seharusnya Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus Acho,” ujar Supriyadi melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Seperti diketahui, melalui Twitter dan Blog pribadinya, Acho menuliskan keluhan dan kritiknya pada pengelola Apartemen Green Pramuka. Merasa tertipu dengan perlakuan pengelola Green Pramuka, Acho menuliskan kerugian dan keluhannya dengan sejumlah bukti dan fakta yang dia alamai sendiri. Acho kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Supriyadi mengatakan, ada beberapa catatan penting yang harus digarisbawahi dalam kasus Acho.

Pertama, yang dilakukan Acho bukan penghinaan. Apabila melihat isi tulisan Acho, maka bisa dengan mudah dilihat apa yang dilakukan Acho adalah pengungkapan pendapat yang dapat dibuktikan, sehingga tujuannya semata-mata untuk menyampaikan keluhan, bukan untuk merendahkan martabat atau mencemarkan nama baik sebagaimana disangkakan. “Sebagai seorang konsumen, tentu saja Acho berhak menyampaikan keluhannya terkait pelayanan di Green Pramuka,” jelas Supriyadi.

Sebelumnya MA pernah beberapa kali membebaskan terdakwa kasus penghinaan dengan alasan kebenaran pernyataan (truth), di antaranya dapat dijumpai dalam putusan No. 1430 K /Pid/2011 dan Putusan No. 899 K/Pid/2010 misalnya, MA berpendapat bahwa dalam hal pernyataan yang disampaikan itu benar, maka tidak dapat dikatakan ada pencemaran nama baik atau fitnah.

Kedua, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara N0 50/PUU-VI/2008 dan Perkara No 2/PUU-VII/2009 yang kemudian diejawantahkan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, disebutkan bahwa penghinaan dalam UU ITE merujuk Pasal 310-311 KUHP. Karena itu, ketentuan rumusan dalam Pasal 310-311 KUHP melekat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. 

Atas dasar itu, maka korban penghinaan haruslah individu atau orang, bukan badan hukum, organisasi atau perkumpulan. Suproyadi mengatakan, Acho sedang tidak mengkritik orang-perorangan, namun mengkritik pengelola Apartemen Green Pramuka sebagai satu kesatuan perusahaan.

Lebih lanjut, karena Pidana Penghinaan adalah delik aduan absolut, artinya harus ada individu yang menjadi korban dan mengadu. Menurut Supriyadi, Apartemen Green Pramuka dan pengelolanya sebagai satu kesatuan, tidak dapat menjadi korban dalam konteks penghinaan dalam Pasal 310 jo. 311 KUHP jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Ketiga, seperti kasus Prita Mulyasari, Acho tidak dapat dipidana karena merupakan bagian dari alasan pembenar berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP. Bukan pencemaran apabila perbuatan itu merupakan bagian dari membela kepentingan umum. Dalam kasus Prita, kondisi ini juga mencakup itikad baik sebagai “warning” atau “peringatan” bagi masyarakat agar tidak mengalami tindakan yang sama.

Mahkamah Agung melalui putusan No. 22/PK/Pid.Sus/2011 dan putusan MA No. 300 K/Pdt/2010 membebaskan dan membenarkan tindakan Prita untuk alasan itu. Dalam kasus Acho, apa yang dilakukannya bukan lagi ranah privat, karena bukan hanya Acho yang merasakan kondisi yang sama. Kondisi ini, kata Supriyadi, sudah menjadi kepentingan publik, karena perlakukan pengelola Apartemen Green Pramuka juga akan dirasakan oleh masyarakat umum yang berpotensi membeli atau sudah membeli unit di Apartemen tersebut.

“Atas dasar itu, ICJR menilai bahwa keputusan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan kasus Acho patut untuk dipertanyakan. Selain secara Undang-Undang tidak dapat dipertahankan, Polisi juga nampaknya tidak merujuk pada putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa untuk kasus-kasus seperti ini,” kata Supriyadi.

“Tindakan Polisi dan apabila dilanjutkan oleh Jaksa, akan menimbulkan iklim ketakutan untuk berpendapat di tengah masyarakat, khususnya bagi kasus-kasus yang bersifat pengaduan konsumen seperti kasus Acho,” pungkasnya. 

--- Very Herdiman

Komentar