Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

KOLOM Indonesia dan Kompromi “Tujuh Kata” yang Sebaiknya Tidak Selesai 06 Sep 2018 11:03

Article image
Indonesia, kompromi antara kebangsaan dan kebangsaan. (Foto: Ist)
Kehilangan agama menyebabkan Indonesia menjadi bangsa tanpa jiwa spiritual sebagai landasan moralitas. Sebaliknya kehilangan bangsa akan menjadikan Indonesia terjebak fundamentalisme agama yang meruntuhkan bangunan NKRI.

Oleh Redem Kono

 

PADA malam menjelang 1 Juni, Soekarno mengaku bersemedi, menembus lintasan sejarah perjalanan bangsa, menangkap denyut nadi semangat perjuangan para pahlawan, seraya menengadah ke Tuhan. Karena esoknya, Soekarno akan menjawab permintaan Ketua BPUPK tentang dasar Negara Indonesia dalam kerangka dasar falsafah atau pandangan dunia yang runtut, solid, dan koheren.

Soekarno bersaksi: “…malam itu aku menggali, menggali dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.”

Esoknya, kita tahu bahwa Soekarno (dinilai) berhasil merumuskan lima prinsip yang merupakan titik persetujuan: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan. “…di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal, dan abadi,” ujar Soekarno. 

Pidato Soekarno yang menuai sambutan meriah kemudian digodok para anggota BPUPK. Bahwa pandangan Soekarno yang merupakan pandangan pribadi harus melalui persetujuan bersama. Panitia Sembilan yang dibentuk untuk membahas Dasar Negara tersebut. Terdapat perbedaan pendapat di antara para anggota tersebut, hingga muncul sejumlah kompromi. Salah satu kompromi tersebut pemindahan “Ketuhanan” menjadi sila pertama, ditambah tujuh kata di belakangnya: “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Golongan Islam yang memperjuangkan tujuh kata ini berpendapat bahwa “tujuh kata” tersebut merupakan pengakuan terhadap perjuangan Islam meraih kemerdekaan. Yudi Latif menyebutnya sebagai politik pengakuan terhadap eksistensi Islam. Hasil persetujuan bersama tersebut disebut Piagam Jakarta.

Adalah Johannes Latuharhary dari Ambon, seorang yang terkenal akan kegigihannya memperjuangkan pluralisme dalam kemerdekaan Indonesia menyatakan keberatannya. Latuharhary berterus terang menyikapi Piagam Jakarta: “Akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap agama lain,” tegasnya. Latuharhary menilai penambahan tujuh kata berpotensi memecah wilayah-wilayah Indonesia yang mayoritasnya beragama lain.

Reaksi tegas Latuharhary mengakibatkan sidang hampir mengalami kebuntuan. Pada 16 Juli, kebuntuan ini selesai, bukan karena menemui kesepakatan tetapi karena linangan air mata Soekarno. Catat Yudi Latif: “Soekarno dengan berlinang air mata mengimbau agar yang tidak setuju dengan hasil rumusan Panitia (Piagam Jakarta), bersedia berkorban meninggalkan pandangannya demi persatuan Indonesia.” Tampak bahwa Soekarno juga menyetujui penambahan “tujuh kata” itu; melakukan kompromi demi Persatuan Indonesia!

Namun, ketidaksetujuan terhadap “tujuh kata” ini masih meliputi sejumlah pihak yang mengumandangkan kebangsaan. Mohammad Hatta mengambil peran di sini. Sebelumnya Hatta ditemui perwira Angkatan Laut Jepang yang menceritakan bahwa Orang-Orang Katolik dan Protestan keberatan dengan “tujuh kata”, dan mengancam berada di luar Indonesia kalau tetap dipakai. Maka, pada 18 Agustus 1945, Hatta berinisiatif menghubungi tokoh-tokoh Islam agar “tujuh kata” diganti demi menjaga persatuan bangsa. Kompromi yang dilakukan Hatta bersama tokoh-tokoh Islam mengedepankan gagasan negara kesatuan yang melampaui pribadi dan golongan.

Di balik perumusan Piagam Jakarta ini, tampak bahwa Soekarno menyetujui Piagam Jakarta dan Hatta mengganti “tujuh kata” tersebut atas dasar persatuan bangsa. Cara mencapainya melalui kompromi. Mungkin kita kurang sreg bila dikatakan penggantian “tujuh kata” atas cara kompromi, tetapi justru posisi “titik-tengah” inilah yang memberi prakondisi demokratisasi di Indonesia.

Penggantian “tujuh kata”, hemat saya, menampilkan sebuah khasanah antropologis manusia Indonesia yang cenderung bersikap kompromistik. Dalam sikap ini, ada kecenderungan mengunggulkan unitas atau harmoni, yang berusaha mengambil jalan tengah untuk mengambil semua hal yang positif bagi dirinya. Sikap kompromis ini akan bersikap lapang dada, mencerap hal-hal positif dari yang lainnya tanpa terjebak dalam dialektika atau pertentangan yang keras atau cenderung membelah. Ben Anderson, misalnya, mencontohkan sinkretisme Jawa yang menggabung-gabungkan unsur-unsur yang dinilai cocok baginya.

Sikap kompromistik memberi jalan keterbukaan terhadap sesuatu yang baru dan bermanfaat. Ia akan lentur, tidak kaku. Karena itu, Pancasila yang dihadirkan merupakan kompromi antara Soekarno dengan aneka ragam pandangan kebudayaan dan perjuangan bangsa. Soekarno menyelami samudera perjalanan bangsa sejak dahulu kala untuk menangkap lima dasar penting bagi kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno juga bersikap lentur menangkap aura kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial (dari bacaannya terhadap Marxisme) yang disumbangkan dari pemikiran Barat. 

Lebih dari itu, perumusan Pancasila, terutama “tujuh kata” menunjukkan sebuah titik kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan keagamaan. Golongan keagamaan hendak menarik Pancasila pada pemahaman yang melekat pada Syariat Islam. Sedangkan golongan kebangsaan menganggap penambahan “tujuh kata” akan berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Tarik-menarik dalam sikap kompromistik inilah yang hingga kini menyelamatkan Indonesia dari totalisasi pandangan agama tertentu dalam realitas kebhinekaan Indonesia.

Rahmat Subagya pada 1955 menulis sikap kompromistik Pancasila secara terang benderang. “Pantja Sila itu dinamakan oleh perumusnya sendiri ‘suatu kompromi. Adapun kompromi adalah suatu persetudjuan yang dijadikan dengan djalan damai, apalagi dengan djalan saling mengurangi tuntutannja. Adalah Pantja Sila suatu kompromi antara agama dan Negara, antara sikap hidup Barat dan Timur, antara tjita-tjita dan realitet, antara filsafat dan hidup seharian…” 

Saya beranggapan bahwa sikap kompromistik hingga kini menyebabkan agama-agama Indonesia tampak berdamai dengan kebhinekaan kultural Indonesia. Agama Katolik, misalnya, berhasil memadukan liturgi Ekaristi Roma yang universal dengan pendekatan inkulturasi, di mana perayaan ibadahnya memadukan lokalitas budaya (misalnya tari-tarian) dengan globalitas tata cara perayaan yang ditetapkan Gereja Universal. Ataupun pendekatan kultural dalam agama Islam yang memadukan ajaran Islam dan budaya-budaya Indonesia yang dilakukan Nahldlatul Ulama.

Dalam konteks poltik, kombinasi kebangsaan-keagamaan, misalnya dipertontonkan oleh duet Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 menunjukkan sifat kompromistik ini. Jokowi dengan kekuatan aura kebangsaan dan KH Ma’ruf Amin dengan kekuatan sisi keagamaannya.Keduanya memilki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang saling mengisi, mengoreksi, mengingatkan, namun ketika dipadukan akan berujung pada Persatuan Indonesia.

Tanpa adanya sikap kompromistik, saya meyakini Indonesia akan terjebak dalam dialektika atau pertentangan radikal. Dalam konteks “tujuh kata”, Indonesia jika kehilangan sikap kompromistik akan terjebak dalam kebangsaan radikal yang kehilangan sisi spiritualitas berlandas agama atau keagamaan yang menolak adanya kebangsaan.

Tanpa adanya keterbukaan saling mencerap sebagai ciri kompromistik, Indonesia bisa mengarah pada antara sekularisme atau absolutisme agama. Karena membelah diri dalam kelompok dengan radikalitas pandangan akan sulit mencerap yang poitif dari pandangan yang lainnya. Subagya meringkas bahaya tersebut: “Djikalau Pantja Sila dipandang dari satu sudut sadja, hilanglah keseimbangan jang terdapat didalmnnya; jang tinggal suatu ekstremisme sadja, tapi bukan Pantja Sila.”

Kehilangan agama menyebabkan Indonesia menjadi bangsa tanpa jiwa spiritual sebagai landasan moralitas. Sebaliknya kehilangan bangsa akan menjadikan Indonesia terjebak fundamentalsme agama yang meruntuhkan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ada sikap kecewa atau ketidaksetujuan yang akan secara terus-menerus menguji kompromi tersebut, tetapi semangat persatuan menyatukan kita. 

Bagi saya, ciri kompromistik ini menyelamatkan kita, menyelamatkan Indonesia, sehingga harus dilanjutkan. Karena keduanya akan saling terbuka, saling mengisi, bahkan saling mengingatkan. Karena daripadanya muncul semangat keterbukaan dan kerendahan hati!

Penulis adalah Redaktur Pelaksana IndonesiaSatu.co, Dosen Kalbis Institute dan Kwik Kian Gie School of Business

Komentar