Breaking News
  • Ada 70.000 ibu hamil dan menyusui di antara pengungsi Rohingya
  • ASEAN Para Games - Doni Yulianto sumbang emas nomor kursi roda 1.500m
  • Kemenperin buka rekrutmen PNS untuk 380 formasi
  • Malaka, NTT diguncang gempa
  • Menhub: uji coba Transjabodetabek hasilnya kurang maksimal

NASIONAL INFID Ingatkan DPR Soal Kecukupan Pendanaan SDGs dan Masyarakat Non-Diskriminatif 08 Sep 2017 08:02

Article image
Ilustrasi diskriminasi yang masih terjadi di masyarakat, terutama terhadap rakyat miskln. (Foto: ist)
Sebagaimana diketahui tiap tahun untuk mencapai SDGs dibutuhkan total dana 7-8 triliun USD, sementara dana publik (pemerintah) diperkirakan hanya sebesar 1 triliun USD.

BALI, IndonesiaSatu.co -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs menyambut baik diselenggarakannya World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada 6-7 September 2017. Pertemuan yang secara khusus membahas tentang Sustainable Development Goals (SDGs) ini, merupakan inisiatif dari Parlemen Indonesia dan merupakan pertemuan pertama yang diselenggarakan dengan melibatkan anggota parlemen dari berbagai benua.

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID menyatakan dengan kewenangan yang dimiliki, parlemen di Indonesia dan negara-negara lain memiliki peran kunci dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Terdapat dua ukuran untuk menilai peran parlemen yang efektif, pertama mengatasi defisit pendanaan.

“Kedua, mengatasi defisit kualitas pemerintah (quality of government), yaitu pemerintah yang non-diskriminatif yang melindungi semua, termasuk kelompok minoritas dan kelompok rentan. Kapasitas pemerintah yang imparsial dan efektif sangat  diperlukan untuk mendeliver Tujuan dan Target SDGs,” imbuh Sugeng melalui siaran pers, Jumat (8/9/2017).

Sebagaimana diketahui tiap tahun untuk mencapai SDGs dibutuhkan total dana 7-8 triliun USD, sementara dana publik (pemerintah) diperkirakan hanya sebesar 1 triliun USD. Juga diketahui bahwa negara-negara berkembang dan miskin memiliki kapasitas dan kualitas yang rendah,termasuk tindakan-tindakan diskriminatif dan intoleran terhadap kelompok minoritas.

Sementara Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care menyatakan bahwa pertemuan di Nusa Dua,  harus menjadi bukti nyata kepemimpinan Indonesia dalam pelaksanaan SDGs di tingkat global. Parlemen juga harus berkomitmen untuk melaksanakan hasil dari pertemuan dua hari ini yang dituangkan dalam Bali Declaration, imbuh Wahyu.

Misiyah, Direktur Eksekutif Institute KAPAL Perempuan menyampaikan menyatakan  isu gender menjadi isu bersama berbagai negara diantara isu-isu penting lainnya yaitu perdamaian, penghapusan kemiskinan dan lingkungan hidup. Disinilah menuntut parlemen untuk bersungguh-sungguh memastikan kebijakan-kebijakan dan penganggaran yang mengarusutamakan gender di semua tujuan SDGs, inklusif dan memberikan afirmasi  untuk memastikan tidak seorangpun tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.

Hamong Santono, Senior Program Officer SDGs INFID menganjurkan dua langkah kepada parlemen Indonesia  yaitu pertama Parlemen Indonesia bersama pemerintah untuk menghitung pendanaan untuk mencapai sebagaian atau seluruh target SDGs 13 tahun ke depan hingga 2030. Kedua, mempercepat penyusunan rencana aksi dan peta jalan SDGs untuk Indonesia, khususnya prioritas untuk terorisme, konflik dan pemerintahan yang terbuka, sesuai Tujuan 16 SDGs.

--- Sandy Romualdus

Komentar