Biden: Tim transisi membutuhkan "gambaran yang jelas tentang postur kekuatan AS di seluruh dunia" dan bahwa musuh AS dapat mengeksploitasi kekacauan yang ditimbulkan oleh Trump.

WILMINGTON, IndonesiaSatu.co -- Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengecam Presiden Donald Trump yang dianggap menimbulkan “kekacauan parah” di badan-badan keamanan AS menjelang pergantian jabatan pada Januari mendatang.

Seperti dilansir Spiegel Online, Selasa (29/12/2020), hal itu disampaikan Biden setelah mendapat pengarahan dari Departemen Keamanan Nasional dan penasihat kebijakan luar negeri, Senin (28/12/2020).

Biden mengatakan, timnya tidak mendapatkan informasi-informasi penting yang diperlukan, termasuk dari Departemen Pertahanan, selama masa persiapan peralihan kekuasaan.

Sejak awal kemenangannya pada pilpres 3 November lalu, Biden merasa diblokade untuk menerima pengarahan intelijen nasional sebagai bagian penting dan rutin di masa transisi kepresidenan AS.

Presiden terpilih itu juga mengatakan, timnya mengalami "hambatan" yang tidak biasa di Departemen Pertahanan dan Kantor Manajemen dan Anggaran AS.

"Hingga saat ini, kami tidak mendapatkan semua informasi yang kami perlukan dari bagian administrasi di bidang keamanan nasional. Menurut saya, ini adalah tindakan tidak bertanggung jawab," ungkap Biden seperti dikutip dari Spiegel.de, Selasa (29/12/2020).

Ia menegaskan, timnya membutuhkan "gambaran yang jelas tentang postur kekuatan AS di seluruh dunia" dan bahwa musuh AS dapat mengeksploitasi kekacauan yang ditimbulkan oleh Trump.

Menangggapi pernyataan Biden, Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Christopher Miller mengatakan, seluruh jajarannya telah "bekerja dengan sangat profesional untuk mendukung kegiatan transisi".

"Departemen Pertahanan telah melakukan 164 wawancara dengan lebih dari 400 pejabat dan memberikan lebih dari 5.000 halaman dokumen, jumlah yang jauh lebih banyak dari yang diminta oleh tim transisi Biden," ujar Miller.

Seperti diberitakan, Trump memecat Menteri Pertahanan Mark Esper tak lama setelah ajang pilpres, diduga karena ada ketidaksepakatan dengan Esper terkait seruannya untuk mengerahkan militer dalam menghadapi pengunjuk rasa anti-rasisme.

Secara resmi Joe Biden akan mulai menjabat pada 20 Januari 2021, meski Donald Trump belum menerima kekalahannya dalam pemilihan presiden November lalu.

--- Henrico Penu