Kombinasi kebijakan pemerintah dan dukungan partisipasi swasta secara aktif diyakini dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial-ekonomi.

BANDUNG, IndonesiaSatu.co -- Stabilitas makroekonomi perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dua kebijakan penting yakni, pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun lunak. Di sisi lain, pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan e-commerce.

Kombinasi kebijakan tersebut disertai dukungan partisipasi swasta secara aktif diyakini dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial-ekonomi.

Demikian kesimpulan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia yang diinisiasi bersama oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, pada Rabu, 27 September 2017 di Bandung, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers Bank Indonesa, yang dikutip Jumat (29/9).

Rapat dihadiri oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perindustrian, serta pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Pariwisata; dan Kementerian Pertanian. Rapat juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, serta sejumlah Bupati dan Walikota di Jawa Barat.

Rapat Koordinasi juga mencermati bahwa kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kebijakan. Dalam konteks perekonomian Jawa Barat, terdapat tantangan berupa ketimpangan ekonomi secara spasial antara Jawa Barat bagian Utara dan Selatan, dan kesenjangan ekonomi yang tinggi di daerah perkotaan. Upaya mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan memerlukan peran aktif seluruh unsur masyarakat, termasuk pesantren.

Berkaitan dengan hal tersebut, peserta Rapat Koordinasi juga melakukan diskusi dengan delapan pimpinan pesantren terbesar di Jawa Barat. Pertemuan membahas mengenai upaya mewujudkan pesantren sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif guna mengatasi ketimpangan di Jawa Barat.

Rapat Koordinasi menyepakati lima hal penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi. Pertama, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial.

Proyek infrastruktur yang perlu menjadi prioritas antara lain Konektivitas jalan darat yang menghubungkan Utara-Selatan dan Timur-Barat wilayah Jawa Barat antara lain Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), dan Jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela), akses jalan kawasan-kawasan industri di Jawa Barat bagian Utara, jalan tol dari Cipali ke Patimban, serta pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road.

Jalur kereta api double track Bogor-Sukabumi, Bandara Internasional Jawa Barat – Kertajati sebagai pusat logistik, Pelabuhan Patimban, Bandungan/Waduk: Jatigede, Leuwikeris, Kuningan, Karian, dan Sindangheula. Ketersediaan air baku untuk air bersih dan air minum melalui optimalisasi pemanfaatan sungai Citarum. Listrik/Energi: PLTU Lontar, PLTU Suralaya, disertai dukungan pengembangan Transmisi High Voltage Direct Current.

Upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan peningkatan peran proaktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki infrastruktur di daerah. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten/kota, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa, pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan (iv) perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Kebijakan kedua adalah, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Khusus untuk Jawa Barat bagian Utara perlu difokuskan pada sektor industri yang berdaya saing tinggi, padat karya, dan berorientasi ekspor (antara lain industri otomotif dan alat transportasi, industri makanan-minuman, industri elektronik dan telematika,  serta industri tekstil dan produk tekstil). Sementara itu, pengembangan sektor ekonomi potensial di Jawa Barat bagian Selatan difokuskan pada optimalisasi pengolahan hasil pertanian yang berdaya saing tinggi melalui industri berbasis pertanian, serta pengembangan sektor pariwisata, termasuk sektor maritim, sebagai quick wins untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi Jawa Barat bagian Selatan.

Ketiga, untuk mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi, selain pengembangan infrastruktur fisik juga akan dilakukan upaya-upaya seperti meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi, antara lain melalui pembangunan dan penyelenggaraan Politektik/Akademi di Kawasan Industri dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), dan kerjasama antar SMK dengan industri.

Kemudian juga meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jawa Barat dan produknya melalui pendampingan yang memastikan adanya jaminan produk, keamanan, dan standar. Selain itu, diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, terutama untuk industri fashion, industri kreatif, kerajinan, furniture, kosmetik, herbal, perhiasan, logam dan makanan-minuman. Lebih lanjut, promosi IKM akan dioptimalkan melalui penggunaan e-commerce dan didukung pusat logistik serta infrastruktur konektivitas.

Keempat, pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian yakni memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan corporate/cooperative farming sehingga memacu berkembangnya agroindustri-agrobisnis, termasuk pertanian organik yang lebih bernilai tambah. Meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian antara lain melalui penyaluran KUR pada sektor primer yang didukung oleh asuransi pertanian dan peternakan, serta mempercepat program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi petani. Melakukan intensifikasi pertanian, serta meningkatkan efisiensi distribusi logisitik, dan perbaikan tata niaga pangan.

Kelima, pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas (3A) sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, dan tradisi-seni budaya, serta desa wisata. Prioritas destinasi wisata yang dapat dikembangkan antara lain Pelabuhan Ratu dan Tanjung Lesung. Di samping itu akan dilakukan penguatan branding dan promosi pariwisata yang terintegrasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan e-commerce. Pengembangan sektor pariwisata di selatan Jawa Barat dan Banten akan disertai percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, yaitu Tol Ciawi-Sukabumi.

--- Sandy Javia