Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

WAWANCARA KPPOD Deretkan Akar Perda-Perda Bermasalah 26 Jun 2017 12:46

Article image
Peneliti KPPOD Armand Suparman. (Foto: IndonesiaSatu.co)
Terlepas dari pro-kontra soal kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembatalan perda, pembatalan ini mesti dipahami dalam konteks program pemerintah untuk melakukan deregulasi dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

JAKARTA, IndonesiaSatu.coKomite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah menjelaskan sejumlah akar penyebab dari perda-perda bermasalah di daerah.

Penjelasan ini disampaikan peneliti KPPOD Armand Suparman ketika diwawancarai IndonesiaSatu.co, di Jakarta, Senin (26/6/2017).

Menurut Armand, terdapat enam akar penyebab perda-perda bermasalah di daerah:

1) Kesalahpahaman Pemda dalam menafsirkan regulasi nasional,

2) belum optimalnya diseminasi dan pemahaman Pemda akan perubahan di tingkat nasional,

3) keberadaan pajak dan retribusi daerah hanya digunakan sebagai instrument peningkatan PAD;

4) politik tingkat lokal yang cenderung “mempolitisasi” regulasi dan kebijakan di daerah;

5) regulasi pusat masih belum optimal (kualitas pengaturan, tumpang tindih dan inkonsistensi) memberikan kepastian hukum dan kerangka kebijakan yang jelas terkait kemudahan berusaha;

6) monitoring dan pengawasan Pemerintah Pusat atas Perda-perda bermasalah masih belum maksimal.

Sebagaimana diberitakan, Mahkamah Konstitusi membatalkan upaya kemendagri yang sebelumnya membatalkan 3.143 perda yang diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda setahun yang lalu. Putusan tertuang dalam Putusan MK 137/2015 dan 56/2016 tentang Pencabutan Kewenangan Pemerintah Pusat atas Pembatalan Perda.

 “Terlepas dari pro-kontra soal kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembatalan perda, pembatalan ini mesti dipahami dalam konteks program pemerintah untuk melakukan deregulasi dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif di daerah,” ujar Armand  

Pembatalan MK tersebut tentu memiliki dampak, khususnya terhadap program percepatan pembangunan ekonomi pemerintah.

“Apalagi, di tengah gencarnya pemerintah melakukan deregulasi ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mencabut kewenangan Pemerintah Pusat untuk membatalkan perda-perda bermasalah,” imbuh Armand.

--- Redem Kono

Komentar