Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

MAKRO Ini Capaian Pengelolaan APBN 2017 05 Jul 2018 11:19

Article image
Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan pidato dalam acara Sidang Paripurna DPR RI yang ke-28, Masa Persidangan ke-V, Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung Nusantara II, Komplek DPR-MPR, Jakarta (03/06). (Foto: ist)
Sebagai pertanggungjawaban APBN 2017 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017, dinilai positif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kembali mendapat opini terbaik berupa Opini WTP.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan beberapa capaian pengelolaan APBN 2017 pada pidato mengenai Pokok-Pokok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 (P2 APBN TA 2017) pada Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta pada Selasa (03/07).

Dikutip dari laman Facebook Sri Mulyani Indrawati, Kamis (5/7), beberapa capaian tersebut antara lain Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) 70,81, terbaik dalam 4 tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka 5,13 persen terendah dalam 3 tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin 26,58 juta jiwa terendah sejak 2014. Rasio gini 0,391 terendah sejak 2014.

Sri Mulyani juga menyebutkan Indonesia sebagai top 10 reformer (10 negara terbaik di dunia) dalam melakukan reformasi "Ease of Doing Business" selama 15 tahun terakhir. Predikat "investment grade" dari lima lembaga rating dunia (S&P, Fitch, Moody’s, JCR, dan R&I).

Beberapa indikator makro ekonomi 2017 antara lain capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen dan Produk Domestik Bruto Rp13.588,8 triliun yg lebih baik dari tahun 2016.  Inflasi 3,61 persen, rata-rata nilai tukar rupiah Rp13.384 per dolar AS, dan rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen yang lebih baik dari target APBN-P.

Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017 sebesar Rp1.343,5 triliun adalah yang terbaik dalam 3 tahun terakhir. Defisit APBN 2,51 persen yang lebih rendah dari target APBN-P 2,92 persen. Defisit Laporan Operasional Rp112,9 triliun, terkecil dalam 3 tahun terakhir. Hasil revaluasi aset pemerintah tahun 2017 sebesar Rp 1.874,3 triliun.

Dari sisi laporan pertangungjawabab anggaran, jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu 79 KL yang merupakan terbaik sejak 2004. 14. Jumlah K/L yang mendapat Opini Disclaimer hanya 2 K/L, terbaik sejak tahun 2004.

Semua capaian tersebut, sebagai pertanggungjawaban APBN 2017 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017, dinilai positif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kembali mendapat opini terbaik berupa Opini WTP. Opini WTP pertama kali diraih dalam LKPP tahun 2016 pada tahun lalu. WTP tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak tahun 2004.

“Hal ini berarti, tahun 2017 merupakan tahun terbaik dalam sejarah pengelolaan keuangan negara, karena dengan sejumlah capaian di atas, Pemerintah kembali berhasil mempertahankan Opini WTP atas LKPP,” tutup Sri Mulyani.

--- Sandy Romualdus

Komentar