Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

MEGAPOLITAN Investigasi Ombudsman, Tanah Abang Makin Semrawut 24 Nov 2017 16:21

Article image
Pasar Tanah Abang kembali semrawut seperti dulu ketika belum ditertibkan petugas pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Foto: Jawa Pos)
Kesemrawutan di Pasar Tanah Abang justru terjadi di depan mata sejumlah petugas Satpol PP yang sedang berjaga. Petugas tidak melakukan apa-apa untuk mengatasi kesemrawutan tersebut.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co Tim investigasi dari Ombudsman RI melaporkan, tingkat kesemrawutan di Pasar Tanah Abang makin parah.

Demikian pernyataan  Indra, salah satu tim investigasi dari Ombudsman RI dalam keterangan pers terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Satpol PP DKI Jakarta, di Kantor Ombudsman , Jalan Rasuna Said. Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2017).

Dikatakan Indra, berdasarkan hasil monitoring investigatif terkait kesemrawutan di tujuh tempat yang rawan pedagang kaki lima (PKL) selama dua pekan,  dimulai dari pertengahan bulan November, tingkat kesemrawutan di Pasar Tanah Abang makin parah, dibandingkan pada bulan Agustus.

"Tanah Abang pada bulan Agustus kami turun, dan kami lakukan (investigasi) kemarin. (Hasilnya) tingkat keparahannya malah makin meningkat," ujar Indra.

Berdasarkan hasil monitoring bulan Agustus menunjukan, PKL yang berjualan belum sampai melewati garis kuning yang ada di trotoar.

Namun, hasil monitoring pada bulan November, PKL yang berjualan telah melewati garis kuning bahkan telah melewati trotoar hingga ke bibir jalan.

Ironisnya, kata Indra, kesemrawutan itu justru terjadi di depan mata  sejumlah petugas Satpol PP yang sedang berjaga. Petugas tidak melakukan apa-apa untuk mengatasi kesemrawutan tersebut.

Di tempat terpisah, Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, kuat dugaan pembiaran itu terjadi akibat adanya transaksi "di bawah tangan" yang melibatkan antara oknum Satpol PP dan PKL.

Masih menurut hasil investigasi Ombudsman , pembiaran terjadi karena adanya transaksi berbentuk uang antara oknum Satpol PP dan PKL dibantu para preman.

"Hal itu berimbas pada tidak optimalnya peran Satpol PP sebagai penegak Perda (peraturan daerah). Karena dia sudah terima duit maka dia enggak bisa menegakan Perda," ujar Adrianus.

--- Simon Leya

Komentar