Breaking News
  • Indonesia lampaui rata-rata standar keselamatan penerbangan dunia
  • Pemerintah realisasikan subsidi angkutan kargo udara di Papua
  • Pemerintah upayakan 2018 tanpa revisi APBN
  • Randi Anto pimpin Jamkrindo

ENERGI IRESS Tolak Rencana Transfer 39% Saham Blok Mahakam kepada Total 11 Sep 2017 16:16

Article image
Direktur Eksekutif IRESS (Foto: Ist)
IRESS menyatakan penolakan atas rencana Kementerian ESDM tersebut dan meminta agar publik ikut menuntut agar rencana peningkatan pemilikan saham oleh Total tersebut dibatalkan.

JAKARTA, IndonesiaSatu -- Indonesian Resources Studies (IRESS) menyatakan penolakan atas rencana Kementerian Energi dan Sumber DayaESDM yang akan segera menerbitkan peraturan guna merestui transfer 39% saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Total, Prancis.

Rencana pemerintah ersebut sebelumnya diuangkapkan oleh Wamen ESDM Arcandra Tahar di Jakarta pada Jumat (8/9/2017). Sementara pada 2016 Menteri ESDM yang menjabat saat itu, Sudirman Said, sudah pernah menetapkan bahwa saham yg akan ditransfer hanya 30%.

Dengan semakin turunnya volume saham yg dimiliki Pertamina, maka semakin kecil pula prospek besarnya keuntungan yang akan diperoleh Pertamina (rakyat) dari pengelolaan dan pemilikan saham oleh Pertamina di Blok Mahakam.

Oleh sebab itu, dengan ini IRESS menyatakan penolakan atas rencana Kementerian ESDM tersebut dan meminta agar publik ikut menuntut agar rencana peningkatan pemilikan saham oleh Total tersebut dibatalkan.

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS mengatakan, selama ini Total bersikap arogan dan tidak pernah menyatakan minat atas penawaran 30% saham oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Sebaliknya Total terus memaksa untuk memiliki saham hingga 39% dan tetap ingin menjadi pengelola/operator Blok Mahakam pasca 2017.

“Dipahami bahwa Total memang akan membayar "nilai tertentu yang wajar" (melalui kesepakatan yang dikenal dengan istilah “B to B”) kepada Pertamina atas akuisisi 39% saham tersebut. Namun jika nilai akuisisi saham ditetapkan tanpa melalui perhitungan  yang wajar, transparan dan melibatkan "lembaga  penilai" independen, maka adanya praktik suap-menyuap dan KKN cukup potensial terjadi. Pemerintah dan KPK diminta untuk menjamin jika praktik busuk tersebut tidak akan pernah terjadi,” katanya dalam keterangan pers pada Senin (9/11/2017).

Sebagai ilustrasi, jika secara objektif nilai wajar 30% saham Blok Mahakam adalah US$ 2,2 miliar. Lalu pemerintah mengumumkan kepada publik telah "berhasil" memperoleh persetujuan Total untuk membayar US$ 1 miliar.

Dengan demikian, selisih nilai wajar dan nilai yang disetujui tersebut (US$ 2,2 miliar – US$ 1 miliar = US$ 1,2 miliar) sangat leluasa dan rawan dikompromikan, sehingga dapat berubah menjadi objek yang dimanipulasi dan dikorupsi oknum-oknum pemburu rente. Potensi terjadinya korupsi ini jelas membawa kerugian yang sangat besar pula bagi rakyat.

Prospek kerugian rakyat juga potensial terjadi jika nilai wajar harga saham yang disepakati justru hanya mengacu pada harga minyak dunia yang saat ini sedang rendah.

“Sharusnya, prospek kembali naiknya harga minyak dimasa depan diperhitungkan, sehingga nilai akuisisi yang akan dinikmati Pertamina (rakyat) menjadi lebih tinggi. Apalagi, cadangan terbukti migas Mahakam masih sangat besar,” ujarnya.

 Terlepas dari besarnya nilai saham yang akan di-share-down, apakah 30% atau 39%, IRESS menuntut pemerintah untuk membatalkan penawaran saham Blok Mahakam kepada Total. Selanjutnya, pemerintah diminta melakukan tender terbuka guna mengundang kontraktor-kontraktor migas memberikan penawaran tertinggi atas saham yg akan dishare-down tersebut.

“Dengan demikian Pertamina (rakyat) akan memperoleh harga terbaik dan bebas dari potensi terjadinya KKN. Jangan lupa, Total sudah menghisap SDA Blok Mahakam selama setengah abad. Hal ini sudah lebih dari cukup, dan tidak perlu diperpanjang,” tegasnya.

 

--- Ernie Elu Wea

Komentar