Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

HUKUM Jaga Netralitas di Pilkada, Kapolri Minta Masyarakat Laporkan Polisi 11 Jan 2018 20:02

Article image
Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian (Foto: Ist)
“Jika ada informasi anggota Polri yang tidak netral, informasikan kepada jajaran Polri sesuai dengan saluran yang ada sehingga kami segera melakukan investigasi internal," kata Kapolri Tito Karnavian.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Tito Karnavian meminta masyarakat untuk berani melapor jika menemukan aparat kepolisian yang tidak netral selama tahapan pilkada 2018 berlangsung

“Jika ada informasi anggota Polri yang tidak netral, informasikan kepada jajaran Polri sesuai dengan saluran yang ada sehingga kami segera melakukan investigasi internal," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/18) sebagaimana dilansir Kompas.com

Kapolri Tito telah memerintahkan jajarannya agar menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah saat resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu mengacu pada Peraturan Kapolri yang dikeluarkan di masa kepemimpinan Jenderal (purn) Badrodin Haiti agar Polri tidak menjadi alat politik dalam pilkada.

Namun mantan Kapolda Metro Jaya itu mengecualikan jika terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan menyatakan bahwa proses hukum terkait OTT bisa dilanjutkan karena dinilai memiliki bukti yang cukup.

“Dengan demikian, pilkada sebagai bagian penting dalam demokrasi dapat terlaksana dengan baik tanpa ada politisasi hukum. Apa pun juga pemanggilan oleh penegak hukum (Polri) sangat banyak jaringannya; sampai ke Polres, Polda. Itu sedikit banyak akan mengurangi popularitas dan elektabilitas pasangan calon," tutur Tito.

Sebelumnya, Kapolri Tito menyinggung bahwa jika politik dan keamanan tidak stabil, maka ekonomi akan goyang.

“Ada korelasi timbal balik antara sektor keamanan dan politik dengan ekonomi. Kedua sektor tersebut sangat memengaruhi kondisi perekonomin, demikian pula sebaliknya. Politik dan keamanan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan membuat kondisi politik dan keamanan stabil. Kalau politik dan keamanan tidak stabil, maka ekonomi akan goyang," ujarnya.

Kapolri menilai bahwa dengan terciptanya kondisi yang aman dan meredam gejolak politik, maka tingkat perekonomian akan naik termasuk sektor penegakan hukum.

“Misalnya aksi demo terhadap pemerintah dan konflik sosial di masyarakat yang tak kunjung usai, dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Apalagi, terhadap faktor ekonomi. Gejolak yang terjdi akan berpengaruh pada inflasi dan harga menjadi tidak terkendali. Terlebih lagi, pertarungan di dunia internasional saat ini bukan lagi dengan senjata, melainkan sektor perekonomian. Oleh karena itu, sektor politik dan keamanan dalam negeri menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di tengah ekonomi global," tandasTito.

--- Guche Montero

Komentar