Breaking News

INFRASTRUKTUR Jalan Pantura Ende Tak Kunjung Disentuh, Warga: "Kami Seperti Anak Tiri yang Terisolir" 06 Feb 2021 21:03

Article image
Kondisi ruas jalan antara Desa Nabe dan Desa Magekapa, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. (Foto: Anjas Mosa)
Kesenjangan infrastruktur jalan dan juga pengembangan pasar masih menjadi harapan masyarakat, terutama yang ada di desa-desa.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Kondisi ruas jalan di sepanjang pantai utara Kabupaten Ende, dari kecamatan Detusoko, kecamatan Maurole hingga kecamatan Maukaro, hingga kini masih menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Selain kondisi ruas jalan yang berlubang dan penuh dengan genangan air hujan, beberapa ruas jalan yang berada dekat dengan garis pantai, rawan dengan abrasi laut sehingga tembok penahan hancur dan badan jalan menjadi rusak berat.

Pantauan media ini beberapa waktu lalu, beberapa ruas jalan dari desa Nabe hingga ibukota kecamatan Maukaro, kondisinya sangat miris dan memprihatinkan; badan jalan tak terlihat, berlumpur, banyak titik terdapat kubangan air hujan dan air laut yang merembes hingga ke badan jalan. 

Meski demikian, akses transportasi tetap berjalan seadanya, terutama bagi para pengemudi kendaraan roda empat jurusan Ende-Maumere maupun jurusan Maukaro-Ende. Juga para pengendara roda dua yang sehari-hari melakukan rutinitas di sepanjang ruas jalan tersebut.

Kepada media ini, Jumat (5/2/2021), beberapa warga, pengemudi maupun para pelaku usaha menyampaikan beragam komentar dan keluhan terkait kondisi jalan yang masuk dalam zona jalur Provinsi NTT itu.

"Sudah sekian tahun kondisi jalan masih seperti itu. Sangat miris dan memprihatinkan. Apalagi setiap musim hujan, ruas jalan tidak terbentuk, penuh genangan air dan lumpur. Sayang, kondisi infrastruktur jalan tidak diperhatikan secara serius sehingga menghambat aktivitas masyatmrakat dan para pelaku usaha," kata Ferdin Wawo, salah seorang pengusaha muda di desa Nabe.

Menurut Ferdin, pemerintah daerah Kabupaten Ende perlu berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat apabila jalur pengembangan infrastruktur (jalan) berada dalam zona kewenangan pemerintah Provinsi atau pun Pusat.

"Masyarakat tentu berharap agar koordinasi dan kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah dapat berjalan seimbang dan merata. Transportasi menjadi kebutuhan vital. Jangan sampai kondisi kesenjangan seperti ini terus dibiarkan sehingga menghambat aktivitas harian masyarakat. Elemen pemerintah daerah sebisa mungkin meninjau langsung kondisi di lapangan sehingga ada tindak lanjut," tambahnya.

Sementara Yanto, salah seorang pengemudi bus penumpang jurusan Kaburea, mengungkapkan hal senada.

"Sebagai sopir (pengemudi), keamanan dan keselamatan selama perjalanan menjadi hal utama. Kondisi jalan yang sangat memprihatinkan membuat kami harus berhati-hati apalagi pada musim hujan banyak tembok yang sudah hancur dan tidak diperbaiki berdampak pada ruas jalan menjadi semakin parah. Sangat disayangkan jika pemerintah masih tutup mata dengan kondisi yang ada. Mengemudi sudah menjadi pekerjaan saya, dan para penumpang tentu memiliki aktivitas ekonomi yang harus ditopang oleh pemerintah," ungkap Yanto.

Kesenjangan Infrastruktur

Kesenjangan infrastruktur jalan dan juga pengembangan pasar masih menjadi harapan masyarakat, terutama yang ada di desa-desa.

"Kalau dilihat dari sisi pemerataan pembangunan antara di kota dan desa, masih terjadi kesenjangan. Misalnya jalan dan pasar yang belum menunjang aktivitas ekonomi masyarakat yang umumnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, peternak dan juga usaha papalele. Jika sarana dan fasilitas menunjang, maka ekonomi dan pendapatan masyarakat bisa membaik. Masyarakat terus berharap agar ada pemerataan pembangunan antara kota dan desa," ujar Yohanis, seorang tokoh masyarakat di desa Magekapa.

Kondisi keprihatinan tersebut juga dikeluhkan pedagang papalele dan mamalele yang terus mengembangkan usaha ekonomi kecil dan menengah.

"Sebenarnya tidak susah. Kendala utamanya yakni soal transportasi (jalan). Jika kondisi jalannya baik, maka kami tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk menggunakan jasa ojek. Aktivitas ekonomi begitu terbatas. Kadang jenis barang yang sama bertahan selama berbulan-bulan. Apalagi hasil usaha masyarakat bergantung pada musim, tidak tetap. Jika pemerintah daerah, camat maupun desa mau berusaha memberdayakan usaha kecil dan menengah bagi masyarakat, maka jalan dan pasar harus menjadi prioritas," kesan mama Paulina.

Aspirasi Legislatif

Pandangan lain datang dari beberapa tokoh muda dan tokoh masyarakat yang beranggapan bahwa peran Anggota DPRD Dapil 2 Ende penting sebagai penyambung aspirasi masyarakat.

"Masyarakat tentu berharap agar para wakil rakyat (DPRD), khususnya Dapil 2, dapat menyuarakan dan memperjuangkan apa yang menjadi keprihatian masyarakat, terutama masyarakat Kecamatan Maukaro. Jangan sampai tunggu moment politik (pileg, red) baru umbar janji," sentil Yoris Nabe.

"Sebagai tenaga pengajar di SMP Negeri Satu Atap (Satap) Nggemo, kami sangat kewalahan dengan kondisi jalan. Diharapkan agar para wakil rakyat dari Dapil 2 tidak tutup mata, tutup telinga dan mati rasa dengan keluhan masyarakat serta kondisi yang ada," kesan Lenn.

"Kami seperti anak tiri yang terisolir. Jika pemerintah tetap tutup mata, bukan tidak mungkin, kami akan menanam pohon pisang di ruas jalan yang selalu jadi langganan lumpur dan genangan air. Pemerintah dan DPRD, jangan lagi umbar janji, buktikan!" tandas Anjas.

--- Guche Montero

Komentar