Breaking News

NASIONAL Jelang Penetapan KPU, DPN PERADI Ajak Semua Elemen Tidak Terprovokasi 19 May 2019 21:07

Article image
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI pada Rapat Kerja Nasional (Foto: Dok. Sugeng)
DPN PERADI menilai, segala bentuk tindakan hasutan dan provokasi akan menimbulkan resistensi massa yang berpotensi pada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan publik.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Rumah Bersama Advokat sebagai organisasi Advokat yang mewadahi para penegak hukum, Minggu (19/5/19) merilis pernyataan sikap seiring dinamika politik menjelang penetapan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang.

Sebagaimana tertuang dalam rilis, DPN PERADI ikut merespon dinamika politik dalam negeri pasca-Pilpres dengan adanya respon yang mengarah pada ajakan, hasutan dan provokasi tanpa melalui proses hukum menjelang penetapan oleh lembaga KPU Pusat.

Adapun pernyataan sikap terbuka DPN PERADI  yakni; pertama, mengajak semua pihak baik peserta pemilu, tim sukses dan pendukung kedua pasangan Calon Presiden (Capres)  dapat menahan diri sampai dengal lembaga KPU menyelesaikan tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPN PERADI juga menghimbau agar kedua pasangan Capres, tim sukses, Badan Pemenangab Nasional (BPN) kedua pasangan Capres, maupun Tim Kampanye Nasional (TKN) agar tidak melakukan provokasi dan hasutan kepada masyarakat pendukung masing-masing Capres guna menggalang aksi-aksi massa yang mengarah pada sikap-sikap anarkis, mendelegitimasi institusi demokrasi, maupun institusi penegak hukum.

DPN PERADI menilai, segala bentuk tindakan hasutan dan provokasi akan menimbulkan resistensi massa yang berpotensi pada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan publik.

DPN PERADI juga mengajak semua pihak baik peserta pemilu, tim sukses dan pendukung masing-masing pasangan Capres agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti hasutan, insinuasi, teror maupun provokasi  yang dapat mempengaruhi independensi penyelenggara pemilu dalam menetapkan hasil Pemilu 2019.

Menurut DPN PERADI, para penyelenggara Pemilu harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun himbauan terakhir DPN PERADI yakni kepada Tim Hukum dari masing-masing pasangan Capres agar dapat memberikan saran dan pendapat konstruktif kepada masing-masing Paslon, tim sukses dan masyarakat pendukung, bahwa keberatan maupun temuan-temuan dugaan kecurangan wajib diproses dan disampaikan melalui lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yakni Bawaslu, KPU maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan sikap terbuka PERADI ditandatangani oleh Ketua DPN, Luhut MP Pangaribuan, Sekretaris Jenderal, Sugeng Teguh Santoso, Wakil Sekjend, Lamria Siagian dan DPN, Estherina D. Ruru.

--- Guche Montero

Komentar