Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Jelang Pilgub–Pilkada 2018, Petrus Selestinus: Masyarakat Jangan Sampai Terjebak Fitnah 21 Dec 2017 12:58

Article image
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus SH, MH. (Foto: nttonlinenow.com)
Petrus mengimbau agar informasi dan dokumen keterlibatan balon/calon yang bermasalah dalam tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana umum lainnya agar disampaikan juga secara resmi

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus SH, MH menyerukan agar peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi adanya kasus hukum yang melibatkan para calon dan bakal calon (balon) bupati dan gubernur menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 harus menaati asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, anggota masyarakat tidak terjebak pada fitnah yang bisa merugikan diri sendiri.

Petrus menyatakan hal ini sebagai respon adanya saling serang yang sudah mulai gencar dilancarkan para pendukung balon/calon bupati dan gubernur  kepada lawan politik di media sosial akhir-akhir ini. Beberapa balon/calon bupati dan gubernur  sudah mulai menjadi sasaran tembak berupa kritik dari masyarakat yang mengarah ke tindak pidana  fitnah dengan mengatasnamakan peran dan partisipasi masyarakat dalam pilkada.

“Juga dimaksudkan agar proses hukum terhadap balon/calon gubernur/bupati/walikota dapat berjalan dengan baik guna mencapai proses pilkada yang demokratis yaitu melahirkan pimpinan daerah yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN, serta telah melalui proses rekrutmen dan assesment (penilaian) yang memadai sehingga ketika terpilih dalam pilkada, yang bersangkutan hanya fokus bekerja untuk membangun dan melindungi kepentingan masyarakat, bukan lagi membela diri dan keluarganya dari tuduhan berbagai kasus yang dilaporkan oleh masyarakat,” kata Petrus kepada IndonesiaSatu.co, Kamis (21/12/2017).

Dikatakan Petrus, menjelang pengumuman dan pelaksanaan Pilkada dan Pilgub 2018, tuntutan masyarakat semakin liar bahkan cenderung mengarah kepada perbuatan yang bersifat fitnah.

Menurut Petrus, menghakimi balon/calon tertentu dengan mengumbarnya di medsos tanpa didukung data dan bukti-bukti hukum serta tanpa melaporkan dugaan korupsi kepada institusi hukum yang berwenang adalah fitnah.

“Padahal pimpinan penegak hukum berkali-kali telah menyerukan agar semua pihak yang memiliki informasi dan bukti-bukti yang kebenarannya dapat dipertangung jawabkan terkait dengan dugaan korupsi dan/atau kasus tindak pidana umum lainnya, agar segera melaporkan kepada yang berwajib,” papar Petrus.

Petrus mengatakan, peran serta masyarakat tersebut harus disalurkan sesuai aturan yang berlaku.

“Saluran informasinya harus disampaikan sesuai dengan ketentuan UU dan peraturan pemerintah tentang penyampaian informasi sebagai wujud peran serta masyarakat dalam penegakan hukum dan dalam pelayanan informasi publik,” kata Petrus.

Peraturan perundang-undangan, jelas dia, mengamanatkan bahwa penyampaian peran serta masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang disampaikan kepada pihak berwajib secara resmi, dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan HAM seseorang.

“Dengan demikian jika peran serta masyarakat ini disampaikan secara serampangan kepada publik dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap HAM seseorang, melalui medsos/media online, maka hal itu akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa fitnah sehingga akan mengganggu persoalan pokok tentang dugaan tindak pidana korupsi dan peran serta masyarakat itu sendiri,” tutur advokat Peradi ini.

Karena itu, Petrus mengimbau agar informasi dan dokumen keterlibatan balon/calon yang bermasalah dalam tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana umum lainnya agar disampaikan juga secara resmi kepada :

1. Pimpinan partai politik pengususung dan KPU sebagai bahan informasi untuk kepentingan verifikasi mengenai rekam jejak dan integritas moral balon/calon.

2. Pimpinan KPK/POLRI/Kejaksaan, sebagai laporan polisi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara pro justitia, guna membersihkan keikutsertaan balon/calon yang tidak layak secara moral dan hukum dalam Pilkada 2018.

3. Segala informasi mengenai balon/calon yang tidak didukung bukti-bukti yang valid, sebaiknya tidak disebar ke grup Whats App/GWA guna menghindari penyebaran informasi fitnah yang bisa diancam dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun penjara.

“Tindakan pihak manapun melalui media cetak, media online, media sosial, jejaring sosial, website dan lain-lain untuk menyebar berita bohong, fitnah dengan membeberkan informasi tentang balon yang terlibat korupsi berbagai proyek pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, tanpa didukung bukti-bukti, maka hal demikian jelas merupakan tindak pidana pencemaran nama baik yang bisa dituntut balik sebagai menyebar fitnah dengan ancaman UU ITE,” pungkasnya.

Oleh karena itu, ujar Petrus, kepada pemilik informasi beserta bukti-bukti tentang keterlibatan balon/calon dalam kasus pidana apapun, kiranya disalurkan melalui mekanisme hukum yang ada sesuai KUHAP, guna menghindari tuntutan balik dari pihak yang nama baiknya dicemarkan dan kepentingan penegakan hukum tidak diabaikan.

--- Simon Leya

Komentar