Breaking News

HUKUM Jelang Sidang Perdana, FAPP: MK Tidak Boleh Terjebak Pemikiran 'Sesat' Hukum Progresif 14 Jun 2019 09:25

Article image
Pengamanan Kantor MK jelang Sidang Perdana PHPU 2019 hari ini. (Foto: ANTARA)
"Inilah yang disebut dengan pemikiran sesat Hukum Progresif oleh Paslon nomor urut 02 melalui Tim Kuasa Hukum agar MK menjadi lembaga Superbody," kritik Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menjelang sidang perdana sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) di lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6/19), sejumlah pihak ikut memberikan beragam persepsi terkait situasi politik dalam negeri yang kini sedang berada di jalur 'kewenangan' MK.

Hal ini tidak terlepas dari terkabulnya Permohonan gugatan oleh Paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) melalui Tim Kuasa Hukum oleh MK, terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 21 Mei lalu.

Adapun Permohonan PHPU yang didaftarkan pada tanggal 24 Mei 019 itu, diajukan dengan tujuh tuntutan secara alternatif namun saling bertolak belakang antara butir tuntutan yang satu dengan yang lain.

Demikian pula begitu dengan Permohonan versi perbaikan tertanggal 10 Juni 2019, Paslon Nomor Urut 02 melipatgandakan tuntutannya menjadi lima belas butir yang terbagi dalam empat tuntutan secara alternatif, namun diminta untuk dikabulkan seluruhnya.

Tanggapan Kritis FAPP

Terhadap butir tuntutan, Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) angkat bicara.

Menurut FAPP, pada butir pertama tuntutan, Pemohon meminta kepada MK agar 'mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.' 

"Padahal, baik pada tujuh butir tuntutan yang diajukan secara alternatif maupun lima belas butir tuntutan perbaikan, terdapat beberapa butir tuntutan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan jika MK mengabulkan seluruh permohonan Pemohon," ungkap anggota FAPP, Petrus Selestinus dalam press rilis yang diterima media ini, Kamis (13/6/19). 

Hal tersebut dapat dibaca pada petitum butir empat yakni, membatalkan (mendiskualifikasi) Paslon Nomor Urut 01 sebagai Peserta Pemilu 2019. Namun pada tuntutan butir tujuh meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Indonesia.

Petitum yang sama diulangi lagi dalam PHPU versi Perbaikan. Namun masing-masing tuntutan saling bertolak belakang, dengan tetap meminta untuk dikabulkan seluruhnya. 

"Inilah yang disebut dengan pemikiran sesat Hukum Progresif oleh Paslon nomor urut 02 melalui Tim Kuasa Hukum agar MK menjadi lembaga Superbody," kritik Petrus.

Mencermati Aroma Tagar #2019 Ganti Presiden

Membaca tuntutan PHPU yang diajukan hingga versi perbaikan, tampak bahwa sesungguhnya Paslon nomor urut 02 tidak sedang mengajukan Permohonan Sengketa PHPU. 

"Paslon nomor urut 02 sesungguhnya sedang memasang 'perangkap' konsep Hukum Progresif yang sesat untuk menjadikan MK sebagai lembaga "superbody" dengan kewenangan yang "tidak terbatas" yang bisa memutuskan apa saja yang dituntut oleh Paslon 02. Inilah yang harus diwaspadai MK karena ada aroma tagar #2019 Ganti Presiden yang mencoba melakukan sesuatu melalui putusan MK," nilai Petrus.

Ia menegaskan bahwa, UU MK dan UU Pemilu telah memberikan wewenang atributif kepada masing-masing Organ atau Pejabat seperti Bawaslu, GAKUMDU, PTUN untuk menangani sengketa Pelanggaran Pemilu dan Proses Pemilu, kecuali khusus untuk Perselisihan Hasil Pemilu, sepenuhnya wewenang MK.

"Sementara Permohonan PHPU yang diajukan Paslon nomor urut 02, mencoba menggiring MK ke dalam perangkap 'tindakan menyalahgunakan wewenang' (bertindak melampaui wewenang, mencampur-adukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang) sehingga telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," lanjutnya.

Kekuasaan yang "Tidak Tak Terbatas"

Secara konstitusional, UUD 1945 tidak memberikan keistimewaan kepada satupun lembaga Negara dengan kekuasaan yang "tak terbatas". Semua Lembaga Negara telah dibatasi wewenangnya (tidak tak terbatas) secara proporsional oleh UUD 1945, oleh Undang-Undang dan oleh Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. 

"Oleh karena itu, keinginan Paslon nomor urut 02 untuk mendiskualifikasi Paslon nomor urut 01: Jokowi-Ma'ruf Amin dan menuntut dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Indonesia, jelas merupakan mimpi di siang bolong. Karena hal itu selain bukan wewenang MK, juga melanggar Asas-asas Umum pemerintahan yang Baik," tegasnya.

Petrus mengatakan, kubu Paslon nomor urut 02 dan Tim Kuasa Hukumnya tidak menyadari bahwa asas legalitas di dalam UU No. 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan jaminan kepastian hukum bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah termasuk Hakim-hakim MK berkewajiban untuk membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU (pasal 7 dan pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014).

Bahkan, ada larangan untuk menyalahgunakan wewenang; (larangan melampaui wewenang, mencampur-adukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang), yang telah mengikat semua pihak.

 

 

--- Guche Montero

Komentar