Breaking News

PERTAHANAN Jenderal Kehormatan Buat Prabowo, Perlukah? 24 Oct 2019 11:23

Article image
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (Foto: Semarang Inside)
Menurut politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin, saat ini tidak bisa lagi jenderal yang sudah pensiun mendapatkan bintang kehormatan.

SEJAK dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana, dua hari menjelang pengumuman anggota Kabinet Indonesia Maju, banyak orang berspekulasi tentang kemungkinan Prabowo Subianto mendapat gelar jenderal kehormatan, dari bintang tiga menjadi bintang empat usai dilantik sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari memprediksi Prabowo Subianto bisa mendapat bintang kehormatan menjadi bintang empat setelah resmi dilantik jadi Menhan.

"Kalau bicara menteri kan jabatan politik bukan jabatan kepangkatan, atau kalau memang dirasa ada unggah-ungguh, bisa Prabowo dinaikan bintang kehormatan jadi bintang 4," ungkap Qadari usai acara Polemik MNC Trijaya di Restoran D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2019).

Penganugerahan pangkat kehormatan militer pernah terjadi sejak era kepemimpinan Presiden Suharto hingga Megawati Soekarnoputri. Megawati dan Abdurrahman Wahid tercatat sebagai presiden yang paling banyak memberikan pangkat kehormatan kepada para jenderal berkaitan dengan jabatan mereka dalam jajaran kabinet.

Pertanyaannya, bagaimana peluang Prabowo mendapatkan bintang kehormatan sehubungan dengan pengangkatan dirinya menjadi Menteri Pertahanan? Akankah Presiden Jokowi mengikuti pendahulunya yang dengan mudah memberikan pangkat bintang empat kepada para jenderal?

 

Tak Bisa Naik Bintang?

Menurut politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin, saat ini tidak bisa lagi jenderal yang sudah pensiun mendapatkan bintang kehormatan.

"Tidak bisa lagi dijadikan sebagai tanda kehormatan. Kalau sudah pensiun ya pensiun," katanya, Selasa (22/10/2019).

Hasanuddin menyebut Prabowo menjadi Menteri Pertahanan bukan karena pangkat, tetapi ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Dia menjadi sipil berlaku hukum sipil kalau misalnya mau memberi kehormatan tidak dengan pangkat ada bintang jasa ada bintang Mahaputra," jelasnya.

Hasanuddin berkata, tidak bisa ada kenaikan pangkat saat pejabat TNI pensiun.

"Tidak biasa lagi dari pangkat dia pensiun dinaikan lagi. Misalnya dari Mayjen (Purn.) naik ke Letjen (Purn.) enggak ada," kata Hasanuddin.

Sebagai informasi, pangkat militer terakhir Prabowo Subianto adalah Letnan Jenderal (Letjen) dengan jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad).

 

Ditiadakan

Kritik atas penganugerahan pangkat jenderal penghargaan terhadap pensiunan TNI sudah lama disuarakan Letjen (Purn.) TNI Soeyono. Menyikapi kenaikan pangkat jenderal penghargaan yang diberikan Presiden Megawati Sukarnoputri kepada Hari Sabarno dan A.M. Hendropriyono, Soeyono mengatakan bahwa hal tersebut harus ditiadakan. Apalagi, proses kenaikan pangkat dari letnan jenderal (letjen) menjadi jenderal penuh itu menyalahi prosedur karena tanpa sepengetahuan Markas Besar TNI.

"Nanti (dampak) negatifnya ada jenderal seribu tiga, jenderal gampangan. Bukan dasar profesionalisme," kata Letjen Soeyono kepada Rosianna Silalahi saat berdialog di Studio Liputan 6 SCTV Jakarta, Kamis (7/10/2004) petang.

Mantan Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro itu mengatakan, kenaikan pangkat kolonel dan jenderal seharusnya diusulkan Mabes TNI kepada presiden, selanjutnya akan diputuskan melalui keputusan presiden (Keppres). Soeyono menilai, kenaikan pangkat yang bersifat penghargaan itu berdampak negatif pada prajurit TNI yang berjuang di lapangan. Akan ada timbul keirian. Jadi, meski sah, kenaikan pangkat Hari Sabarno dan Hendropriyono dari letnan jenderal menjadi jenderal bintang empat itu menyalahi prosedur.

"Pemberian pangkat ini hal baru karena tidak ada aturan administratifnya," kata mantan Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI.

Soeyono menambahkan, memang kasus serupa pernah terjadi di era pemerintahan Soeharto. Saat itu, sejumlah pensiunan mendapat kenaikan pangkat. Meski dilakukan melalui prosedur, yakni diusulkan dulu oleh Mabes TNI--Mabes ABRI saat itu, kenaikan pangkat seperti itu akhirnya diminta dihapuskan. Sebab, TNI menilai, kenaikan pangkat harus berkenaan dengan tugas-tugas keprajuritan. Kenaikan pangkat pada pensiunan tidak lazim.

"TNI sebenarnya sudah mengusulkan pangkat kehormatan kepada yang sudah pensiun ditiadakan karena ada unsur keterpaksaaan," tambah dia.

Jenderal berbintang tiga itu meyakini, pemberian pangkat kepada Sabarno dan Hendropriyono lebih bersifat penghargaan atau reward. Dan itu tidak ada dampak administratif, apalagi kenaikan gaji bagi keduanya.

Soeyono menilai, hal itu sah-sah saja karena berkaitan hak prerogatif presiden. Sayangnya, prosesnya tak melalui prosedur. Ia berpendapat, pemberian pangkat bagi yang menerima nantinya lebih bersifat untuk pemakaian gelar dan kebanggaan.

"Pertanyaannya, ini suatu rekayasa pengambil keputusan atau yang ingin naik pangkat. Itu pertanyaan. Saya nggak tahu. Itu harus dibuktikan," kata dia

 

Purnawirawan dengan Gelar Jenderal Kehormatan

Berikut ini adalah deretan purnawirawan TNI yang dianugerahi pangkatan Jenderal Kehormatan seperti dikutip dari liputan6.com (8/10/2019):

1. Soesilo Soedarman

Purnawirawan Jenderal TNI Soesilo Soedarman mendapat penganugerahan Jenderal Kehormatan dari Presiden kedua RI Soeharto.

Soesilo kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998).

Kemudian, Soesilo juga sempat menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993).

Soesilo Soedarman juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat yang berkedudukan di Washington DC dari 18 Februari 1986 hingga 11 April 1988.

2. Agum Gumelar

Purnawirawan Jenderal TNI Agum Gumelar juga mendapat gelar Jenderal Kehormatan bintang empat dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Saat itu, Agum Gumelar menjabat sebagai Menteri Perhubungan periode 1999-2001.

Masih pada 2001, Agum Gumelar menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Republik Indonesia.

3. Luhut Binsar Pandjaitan

Tak hanya Agum Gumelar, Purnawirawan Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan juga mendapat gelar Jenderal Kehormatan saat masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid.

Kala itu, Luhut menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia periode 2000-2001.

Sebelum menjabat sebagai menteri, Luhut sempat menjabat di beberapa posisi di tubuh TNI. Karir militernya banyak dihabiskan di Kopassus TNI AD.

4. Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mendapat gelar Jenderal Kehormatan bintang empat saat menjabat sebagai menteri di era kepemimpinan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

Saat itu, SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia pada periode 2001-2004.

5. Hari Sabarno

Pada Masa pemerintahan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, beberapa purnawirawan TNI yang menjabat sebagai menteri mendapat penganugerahan Jenderal Kehormatan. Salah satunya Purnawirawan TNI Hari Sabarno.

Hari mendapat gelar jenderal kehormatan saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia dengan masa jabatan 12 Maret 2004–20 Oktober 2004.

6. AM Hendropriyono

Masih pada kepemimpinan Megawati, Purnawirawan Jenderal TNI Abdullah Mahmud Hendropriyono atau biasa disapa A.M. Hendropriyono juga mendapat penganugerahan Jenderal Kehormatan.

Kala itu, Hendropriyono menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara periode 2001-2004.

Sebelumnya, Hendropriyono pernah menjabat sebagai Komandan Peleton dengan pangkat Letnan Dua Infanteri di Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) yang kini bernama Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.

--- Simon Leya

Komentar