Jokowi menginstruksikan aparat penegak hukum baik Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, dan juga KPK agar menjamin keberanian para investor dan pelaku industri di dalam negeri.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Aparat penegak hukum diharapkan untuk berani melindungi program-program pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin aparat penegak hukum justru dibajak oleh para mafia sehingga menghambat program-program pemerintah yang tengah berjalan. 

"Saya ngomong apa adanya jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progressnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait penyampaikan program dan kegiatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). 

Menurut Jokowi, selama ini tak sedikit para pejabat pemerintah dan juga BUMN yang berinovasi dalam menjalankan program strategis pemerintah justru dijegal oleh para mafia. Karena itu, ia menegaskan tak akan memberi ampun para mafia yang berkeliaran dan menghadang program pembangunan pemerintah. 

"Ini banyak kan pejabat pemerintah BUMN yang berinovasi dalam menjalankan program strategis justru yang digigit. Ini hati-hati, akan saya balik yang akan saya gigit mereka. Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran," tegas Jokowi. 

Karena itu, ia menginstruksikan aparat penegak hukum baik Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, dan juga KPK agar menjamin keberanian para investor dan pelaku industri di dalam negeri. Menurut dia, tak sedikit para pelaku usaha dan investor, termasuk perusahaan BUMN yang batal melakukan investasi di Indonesia karena terkendala oleh masalah kepastian hukum. 

"Saya juga perintahkan Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, KPK sampaikan bahwa hukum harus menjamin keberanian investor, pelaku industri, dalam menjaga program-program pemerintah," ujar Jokowi. 

Ia mengatakan, selama ini para investor justru takut terhadap aparat hukum karena masalah kepastian hukum yang masih belum jelas. Akhirnya, program-program pemerintah yang seharusnya dapat diselesaikan pun tak berjalan. 

Menurutnya, hal itu dikarenakan adanya sejumlah pihak yang tak menginginkan program pemerintah berjalan, contohnya dalam program pembangunan kilang minyak. 

"Banyak yang gak senang karena suka barang impor. Jadi kalau kita ingin bangun refinery larinya nanti ke petrochemical kita tahu banyak yang enggak senang. Tapi kita tahu untuk sebuah negara ini keharusan sehingga defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan bisa diperbaiki," ujar dia.

Presiden ingin aparat hukum berani mendukung program-program strategis pemerintah demi menyelesaikan permasalahan bangsa serta mendukung para pelaku usaha dan BUMN untuk berinovasi. 

"Jangan dicari-cari kesalahannya. Istilah hukumnya mens rea, yang tidak ada niat melawan hukum jangan dicari-cari. Tapi jika ada niat jahatnya silakan diselesaikan," pungkasnya.

---Hendrik Penu