Breaking News
  • Ada 70.000 ibu hamil dan menyusui di antara pengungsi Rohingya
  • ASEAN Para Games - Doni Yulianto sumbang emas nomor kursi roda 1.500m
  • Kemenperin buka rekrutmen PNS untuk 380 formasi
  • Malaka, NTT diguncang gempa
  • Menhub: uji coba Transjabodetabek hasilnya kurang maksimal

KEAMANAN Kapolri: Isu Rohingya “Digoreng” untuk Sudutkan Presiden Jokowi 06 Sep 2017 07:58

Article image
Kapolri Jenderal (Pol)Tito Karnavian. (Foto: Ist)
Melalui isu Rohingya, kelompok-kelompok tersebut ingin menstigma Jokowi tidak peduli terhadap nasib umat Islam.

JAKARTA, IndonesiaSatu.coTerdapat kelompok-kelompok tertentu di Indonesia yang berusaha mengeksploitasi isu konflik Myanmar-Rohingya untuk Presiden Joko Widodo.

Melalui isu Rohingya, kelompok-kelompok tersebut ingin menstigma Jokowi tidak peduli terhadap nasib umat Islam.

Hal ini diungkap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2017).

"Misalnya di media-media sosial, sebagian besar banyak mengaitkan masalah Rohingya dengan presiden. Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, untuk membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia agar antipati kepada pemerintah," ujar Tito.

Tito mengatakan “penggorengan isu” seperti ini merupakan pola lama untuk menyerang pemerintah, seperti juga halnya terjadi jelang pilkada Jakarta beberapa waktu lalu.

"Gaya lama, karena dulu ada isu pilgub menyerang pemerintah. Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk ‘goreng-goreng.’ Ini penelitian berdasarkan software opinion analysist," imbuh Kapolri.

Kapolri menambahkan isu Rohingya ‘digoreng’ di media sosial untuk membuat antipati terhadap Presiden Jokowi?.

"Masyarakat saya minta lebih waspada. Dari hasil penelitian itu, bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng guna menyerang pemerintah. Pemerintah dianggap lemah, padahal pemerintah sudah melakukan langkah yang pas. Bukan hanya pernyataan Presiden, bahkan mengirim Menlu untuk bertemu pimpinan Myanmar Aung San Suu Kyi, Jenderal (angkatan bersenjata)," terangnya.

Tito mengatakan, pemerintah dan 11 ormas Islam, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sudah bergerak membantu menangani krisis kemanusiaan yang menimpa Rohingya.

"Semua sudah bergerak, jadi tak usah ada aksi kekerasan. Kalau ada yang mau demo, kekerasan, mending tak usahlah," tegasnya.

--- Redem Kono

Komentar