Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

HUKUM Kapolri Tolak Isu Benturkan KPK-Polri 09 Sep 2017 15:18

Article image
Kapolri Jenderal (Pol)Tito Karnavian. (Foto: Ist)
Jenderal Tito menolak upaya membenturkan institusinya dengan KPK.Ia tidak mau banyak mengomentari informasi maupun rumor, yang ia yakini hendak “membentur-benturkan” KPK dan Polri.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk terus seiring-sejalan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan praktik penyelewengan keuangan negara.

Penegasan ini disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika menjadi Pembicara dalam Diklat Komunikator Politik Partai Golkar di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (9/9/2017).

Jenderal Tito menolak upaya membenturkan institusinya dengan KPK.Ia tidak mau banyak mengomentari informasi maupun rumor, yang ia yakini hendak “membentur-benturkan” KPK dan Polri.

"Khusus dengan KPK, Polri tak ingin institusi ini berbenturan dengan KPK. Karena, Polri prinsipnya justru ingin bersinergi dengan KPK," ujar Tito.

Tito menilai upaya membentur-benturkan KPK dengan Polri tidak bermanfaat bagi roda pemerintahan. Itu sebabnya dia berharap kedua institusi tersebut rutin berdialog.

"(Hal seperti itu tidak diperlukan) karena tak baik untuk negara. Kalau ada permasalahan, yang diusahakan melalui mekanisme-mekanisme pertemuan dengan pemimpin KPK," terangnya.

Prinsip itu pula yang menyebabkan mantan Kapolda Metro Jaya tersebut ogah mengomentari adanya usulan Panitia Khusus hak angket KPK untuk membekukan KPK.

Dia berharap, pansus dan KPK dapat bekerja secara baik demi pemberantasan korupsi.

"Saya tidak mau berkomentar soal usulan itu. Sudah saya sampaikan, Polri menghormati kedua-duanya (pansus dan KPK),” pungkasnya.

--- Redem Kono

Komentar