Breaking News

HUKUM Kasus Bansos Sabu Raijua, Komisi III DPR RI Siap Tindaklanjuti 11 May 2020 15:49

Article image
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery. (Foto: Ist)
“Soal penanganan kasus-kasus lain, nanti selesai darurat Covid-19 akan kami tanyakan dalam rapat kerja (raker) dengan kejaksaan,” kata Herman Hery.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Komisi III DPR RI yang di antaranya membidangi Hukum dan HAM, berkomitmen menindaklajuti kasus-kasus dugaan korupsi yang kini sedang ditangani pihak kejaksaan negeri (Kejari) maupun kejaksaan tinggi (kejati).

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery menjelaskan bahwa situasi sekarang dengan darurat Covid-19, pihaknya masih fokus bersama-sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan semua penegak hukum mitra Komisi lll untuk memonitor dan mengawasi penanganan bantuan sosial (bansos) kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Soal penanganan kasus-kasus lain, nanti selesai darurat Covid-19 akan kami tanyakan dalam rapat kerja (raker) dengan kejaksaan,” kata Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini seperti dilansir sepangindonesia.com, Senin (27/4/20).

Sementara itu, Dewan Pembina Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, Gabriel Goa kepada media ini, Senin (11/5/20) mendukung  komitmen dan tekad Anggota DPRD Sabu Raijua (Sarai), Lazarus Riwu Rohi, yang mendesak Kejati NTT untuk segera menetapkan tersangka kasus korupsi Bansos Sarai.

Menurut Gabriel, hak atas keadilan dan jaminan kepastian hukum wajib dipenuhi Kejati NTT karena diatur dalam pasal 17 jo pasal 3 ayat (2) UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Tindakan korupsi adalah jenis pelanggaran HAM berat, karena telah merampok hak-hak ekonomi, sosial, politik dan budaya (ekopolsob) rakyat miskin melalui bansos," ujarnya.

Direktur PADMA Indoneaia ini juga menegaskan bahwa nurani para penggiat HAM dan Anti Korupsi tidak akan menutup mata terhadap persoalan hukum yang selalu vakum jika menyeret para oknum pejabat daerah dan berkomitmen mengawal kasus-kasus hukum di Kejati NTT hingga tuntas termasuk kasus Bansos Sarai senilai Rp.37 Miliar.

Gabriel menegaskan, mendukung penuh langkah DPRD Sarai, yang mendesak Kejati NTT untuk segera menetapkan tersangka bagi pelaku tipikor kasus Bansos Sabu Raijua.

Selain itu, pihaknya mendesak Komisi III DPR RI, Komisi Kejaksaan, Komnas HAM, Ombudsman dan Jaksa Agung untuk mengawasi kinerja Kepala Kejati NTT dalam penegakan Hukum kasus korupsi Bansos Sarai agar diprioritaskan, sehingga  menjawabi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan rakyat.

"Setahun yang lalu, KPK RI melakukan supervisi ke Kejati NTT terkait kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani Kejati NTT. Namun, hingga kini tidak ditindaklanjuti dan terkesan di-petieskan. Kami menginginkan agar Hukum sungguh menjadi panglima di lingkup Kejati NTT dengan pergantian Kepala Kejati NTT yang baru," desak Gabriel.

Sementara, Kepala Kejati NTT melalui Kepala Bidang Penegakan Hukum (Penkum), Abdul Hakim, SH saat dikonfirmasi media ini, Senin (11/5/20), belum memberikan tanggapan terkait perkembangan penanganan kasus usai supervisi KPK RI setahun yang lalu.

--- Guche Montero

Komentar