Breaking News

HUKUM Kasus Bansos Sabu Raijua, KOMPAK Indonesia Pertanyakan Realisasi Janji Kejati NTT Tetapkan Tersangka 08 May 2020 18:47

Article image
Ketua Dewan Pembina Hukum dan HAM KOMPAK Indonesia, Gabriel Sola. (Foto: ANTARA)
"Kasus-kasus besar seperti NTT Fair, kasus aset Pemda Kabupaten Kupang, Bansos Sabu Raijua dan Embung Mnela Lete, harus menjadi atensi khusus KPK. Kami mendukung penuh langkah KPK. Jadikan hukum sebagai panglima," tandas Gabriel.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia kembali menyoroti kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Sabu Raijua (Sarai), tahun 2013-2015.

Ketua Dewan Pembina Hukum dan HAM KOMPAK Indonesia, Gabriel Sola, kepada media ini, Jumat (8/5/20) menegaskan bahwa sorotan tersebut terkait janji mantan Kepala Kejati NTT, Febri Ardiansyah untuk menetapkan status tersangka bagi pelaku Tipikor Bansos Sarai senilai Rp. 35 Miliar tersebut.

Gabriel mengaku, seturut data yang dimiliki bahwa pada 13 Mei 2019 (hampir setahun) lalu, Kepala Kejati NTT melalui Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim menegaskan bahwa setelah memeriksa 370 orang saksi dan ahli dan mengantongi hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN), tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT segera menetapkan status tersangka. Namun hingga kini, janji Kepala Kejati NTT (Febri, red) hingga akhirnya dimutasi dari jabatan, belum direalisasi.

"Ini fakta penegakan hukum yang cenderung tarik ukur bahkan terkesan di-petieskan. Padahal, tim penyidik Tipidsus Kejati NTT telah memeriksa ahli di Jakarta terkait PKN, bahkan telah mengantongi sejumlah nama yang bertanggung jawaban atas adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Bansos tersebut," sorot Gabriel.

Gabriel menyayangkan jika alasan penetapan tersangka hanya karena tim penyidik belum mengantongi hasil PKN sementara sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli.

“Patut diduga bahwa ada kepentingan terselubung di balik vakumnya pengungkapan kasus dugaan korupsi tersebut, termasuk sejumlah nama yang sudah dikantongi, yang diduga ikut menyeret sejumlah penguasa daerah Sarai yang sekarang sedang berkuasa," sentil Gabriel.

Dugaan Peran Wakil Bupati

Gabriel mengungkap bahwa pada Juli 2018 lalu, tim penyidik Tipidsus Kejati NTT juga mendalami peran Wakil Bupati (Wabup) Sabu Raijua, Nikodemus N. Rihi Heke, yang saat ini menjabat Bupati Sarai, menggantikan Martin Dira Tome (MDT).

Saat itu, Kepala Kejati NTT, Febri Ardiansyah, mengatakan bahwa Wabup Nikodemus N. Rihi Heke diperiksa sebanyak dua kali oleh tim penyidik Tipidsus Kejati NTT di Kantor Kejati NTT berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan dana Bansos di Sabu Raijua tersebut.

Dalam pemeriksaan itu, Wabup Nikodemus diperiksa terkait yang berwenang untuk mencairkan dan memerintahkan guna dilakukan pencairan dana Bansos.

“Pemeriksaan terhadap Wakil Bupati seputaran wewenang Wakil Bupati soal siapa yang punya hak untuk perintahkan dicairkannya dana Bansos,” ungkap Ardiansyah saat itu.

Menurut Gabriel, dengan kaburnya status hukum bahkan penetapan tersangka tipikor Bansos, maka penegakan hukum kepada pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas kasus Bansos tersebut perlu diungkap tuntas.

"Kasus ini ibarat berada dalam pusaran; siapa ingin selamatkan siapa, atau bahkan siapa ingin korbankan siapa. Jika tendensinya sistemastis, maka tentu ada perintah (kewenangan) dari atas. Ini harus diungkap tuntas," desaknya.

Dukung KPK Tuntaskan Kasus di Kejati NTT

Gabriel juga mengaku mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendatangi Kantor Kejati NTT pada Kamis (25/4/20) lalu.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim kepada wartawan membenarkan adanya supervisi yang dilakukan oleh Korsub Wilayah NTT dari KPK untuk melakukan supervisi terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Kejati NTT di bawah kepemimpinan Yulianto dan seluruh Kejaksaan Negeri di NTT.

Dijelaskan Abdul, dalam supervisi itu ada beberapa hal penting yang didiskusikan dalam rapat tertutup tersebut seperti membahas seluruh kasus korupsi di NTT yang ditangani Kejati NTT dan seluruh jajarannya.

Disebutkan Abdul, kasus-kasus yang dibahas dalam rapat tertutup tersebut yakni proyek NTT Fair, Dana Bansos Sabu Raijua, kasus dugaan aset Pemda Kabupaten Kupang, Embung Mnela Lete dan beberapa kasus lainnya di NTT.

“Ada beberapa kasus yang dibahas seperti NTT Fair, kasus aset Pemda Kabupaten Kupang, Bansos Sabu Raijua dan Embung Mnela Lete,” terang Abdul.

Ia menambahkan bahwa KPK juga mempertanyakan hambatan yang dialami penyidik Kejaksaan dalam penuntasan kasus korupsi di wilayah NTT, serta mengcek jumlah SPDP yang dikirim Kejati NTT dan seluruh Kejari se- NTT untuk di-cross check berapa yang sudah tuntas.

"Ada beberapa hal penting lagi yang dibahas oleh KPK bersama seluruh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari se-NTT," ujarnya.

Gabriel berharap agar dengan supervisi oleh KPK ke Kejati NTT, kasus-kasus korupsi di NTT yang selama ini mandek dapat terungkap.

"Kasus-kasus besar seperti NTT Fair, kasus aset Pemda Kabupaten Kupang, Bansos Sabu Raijua dan Embung Mnela Lete, dan beberapa kasus lain harus menjadi atensi khusus KPK. Kami terus berkomitmen untuk ikut mengawal penuntasan kasus-kasus korupsi di NTT. Kami mendukung penuh langkah KPK. Jadikan hukum sebagai panglima," tandas Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar