Breaking News

HUKUM Kasus Dugaan Pemalsuan Ijazah, PADMA Indonesia Desak Polri Segera Periksa Walikota Batam 12 Jul 2021 10:10

Article image
Paul Lein bersama Tim PADMA Indonesia. (Foto: Ist)
Hal itu tentu bertentangan dengan Program Kerja Kapolri yang mengedepankan transparansi dan akunbilitas serta Penyidik harus profesional dan berintegritas.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Keberanian dan kegigihan Paul Lein sejak mahasiswa, dalam melawan otoritarian rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto berlanjut hingga saat ini.

Pasalnya, Paul Lein berani membongkar kejahatan mafiosi praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam dunia Pendidikan Tinggi.

Paul Lein berusaha keras membongkar dugaan ijazah palsu Walikota Batam. Ia mengejar dan mencari tahu kebenarannya hingga ke LD Dikti Bandung, Kampus di Bekasi, Kampus di Jakarta serta ke Kemendikti.

Berbekal informasi dan bukti-bukti yang cukup, Paul Lein yang didampingi Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, belum lama ini resmi melaporkan kasus tersebut ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan ditindaklanjuti melalui Bareskrim Mabes Polri di Direktorat Tindak Pidana Umum.

Pelapor dan Saksi sudah diambil keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sekaligus melengkapi bukti-bukti. Sebaliknya, BAP terhadap Walikota Batam terkesan lamban dan sangat tertutup.

Naluri Paul Lein sebagai aktivis dan voice of the voiceless di Batam, akhirnya mempertanyakan profesionalitas dan integritas lembaga penegak hukum (Polri, red) terkait penanganan kasus Walikota yang terkesan lamban dan mengarah mem-peties-kan kasusnya.

Hal itu tentu bertentangan dengan Program Kerja Kapolri yang mengedepankan transparansi dan akunbilitas serta Penyidik harus profesional dan berintegritas.

Publik bahkan mengapresiasi Kinerja Kapolri saat membongkar kasus Joko Tjandra yang menyeret Jenderal Bintang Dua dan Bintang Satu. Artinyaa, penegakan hukum juga "menajam ke atas" bukan hanya "menajam ke bawah".

Atas alasan Komitmen moral dan panggilan nurani untuk mengawal kasus Walikota Batam guna mendapatkan kepastian dan keadilan hukum, maka PADMA Indonesia dalam kerjasama dengan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia dan Penggiat Anti KKN, akan membuat Laporan Resmi dan menggelar aksi pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Atas nama Keadilan dan Kepastian Hukum, kami akan melakukan aksi di Mabes Polri sekaligus melaporkan ke Kapolri dan Propam Mabes Polri. Aksi serupa juga dilakukan ke Kompolnas RI, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Komisi III DPR RI serta KPK RI," ujar Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gebby de Sola dalam rilis kepada media ini, Senin (12/7/2021).

"Kami mengajak solidaritas Mahasiswa, Organisasi Cipayung dan semua penggiat Anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme untuk bersama-sama membongkar tuntas mafiosi kejahatan dunia pendidikan tinggi yang dilakukan oleh oknum Kuat Kuasa dan Kuat Uang yang juga hasil rampokan Hak-Hak Ekosob wong tjilik," tambah Paul Lein.

--- Guche Montero

Komentar