Breaking News

POLITIK Kasus Edhy Prabowo, Politikus Gerindra: Tamat Sudah Cita-cita Prabowo Jadi Presiden 25 Nov 2020 12:27

Article image
Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono. (Foto: Index News)
Arief menyebut tingkat keterpilihan masyarakat kepada Prabowo akan merosot dengan adanya kasus ini.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Kasus korupsi yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi pemberitaan hangat sejak Rabu (25/11/2020) pagi. Berbagai komentar berpendapat, kasus ini akan berpengaruh terhadap kredibilitas Prabowo Subianto dan Partai Gerindra.

Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono dalam pernyataannya, Rabu (25/11/2020) berpendapat, penangkapan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas turut memengaruhi nama Prabowo di mata masyarakat.

Arief menyebut tingkat keterpilihan masyarakat kepada Prabowo akan merosot dengan adanya kasus ini.

"Nah dengan ditangkapnya Edhy Prabowo, maka tamat sudah cita-cita Prabowo jadi Presiden Indonesia. Serta akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai Gerindra," kata mantan tim kampanye Prabowo-Sandi ini seperti dilansir Viva News.

Sebagai Ketua Umum Partai, Prabowo juga harus bertanggung jawab kepada pemilih Gerindra atas kadernya yang terjerat korupsi. Dengan adanya kasus korupsi ini, menurut dia, Prabowo diharap legawa untuk mundur dari kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Dengan itu Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai. Jika Prabowo gentleman, dia harus mundur dari kabinet Jokowi-Maruf Amin serta mundur dari Gerindra," ujar mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menurut Poyuono, Prabowo Subianto merupakan sosok yang gencar menyuarakan perlawanan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Maka semestinya dari awal dia sudah mencegah dan melarang para kadernya memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.

"Sudah sejak awal harusnya Prabowo Subianto yang katanya ingin Indonesia bersih dari KKN, harusnya mengingatkan dan melarang para kadernya dan keluarganya untuk memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis, contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi nyata justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa," kata Poyuono.

--- Simon Leya

Komentar