Breaking News
  • Bekasi siapkan 1000 polisi kawal buruh pada May Day
  • Bupati Mojokerto ditetapkan tersangka suap dan gratifikasi
  • Evakuasi pesawat Lion belum selesai, bandara Gorontalo masih ditutup
  • INKA Mulai Kirim "LRT" ke Sumatera Selatan
  • Jokowi Akan Jajaki Ruas Jalan Trans Papua-Papua Barat

HUKUM Kasus Gratifikasi, TPDI: Putusan Praperadilan PN sebagai Perintah Hukum untuk Polres Ende 21 Apr 2018 16:09

Article image
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus (Foto: Dok. PS)
“Jika Kapolres dan penyidik Polres Ende mengabaikan putusan praperadilan PN Ende, maka hal itu berdampak pada pengenaan tindakan menghilangkan penyidikan tindak pidana korupsi,” kata Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) kembali menyoroti penanganan kasus gratifikasi pasca-putusan praperadilan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ende yang mengabulkan gugatan praperadilan oleh forum Gerakan Anti Korupsi (Gertak) Florata.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam rilis, Sabtu (21/4/18) menegaskan bahwa putusan praperadilan oleh Hakim PN Ende merupakan mandat (perintah) hukum yang harus dijalankan oleh penyidik Polres Ende guna menindaklanjuti penuntasan kasus gratifikasi tersebut.

“Jika Kapolres dan penyidik Polres Ende mengabaikan putusan praperadilan PN Ende, maka hal itu berdampak pada pengenaan tindakan menghilangkan penyidikan tindak pidana korupsi,” kata Petrus.

Petrus menilai, putusan praperadilan PN Ende merupakan koreksi total terhadap buruknya kinerja penyidik sehingga Kapolres dan penyidik Polres Ende harus mempertanggungjawbkan citra Kepolisian RI dengan mematuhi hasil putusan praperadilan dan melanjutkan penuntasan penyidikan kasus tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Perlu ada tindakan hukum terhadap Kapolres dan penyidik Polres Ende karena diduga melakukan pembangkangan terhadap perintah PN Ende. Kapolres harus tahu bahwa putusan praperadilan bersifat mengikat sekaligus berisi perintah hukum kepada penyidik Polres Ende untuk membuka kembali penyelidikan yang dihentikan tanpa alasan yang sah,” lanjutnya.

Petrus menyoroti bahwa sikap abai Kapolres Ende terhadap perintah PN Ende, berpotensi membawa Kapolres dan para penyidik sebagai pihak yang telah menghilangkan penyidikan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU Tipikor, yakni setiap orang merintangi, menghalangi dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan penuntutan kasus korupsi diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun penjara, sebagaimana telah melakukan tindak pidana korupsi.

“Keenganan Kapolres dan penyidik dalam mengungkap tuntas kasus Korupsi dana PDAM Kabupaten Ende, dapat dibuktikan dengan perilaku penyidik yang membiarkan status penyelidikan kasus ini berjalan selama tiga tahun tanpa ada perkembangan apa pun. Bahkan kasus tersebut dibuat mengambang, tanpa ada peningkatan tahap pemeriksaan ke tahap penyidikan dan penetapan status tersangka dan bahkan penyelidikannya dihentikan. Penghentian penyelidikan ini diduga sebagai bentuk konspirasi agar masyarakat tidak bisa menggugat melalui ranah praperadilan,” kritis Petrus.

Advokat Peradi ini beranggapan bahwa kinerja penyidik Polres Ende menjadi modus baru dalam upaya melindungi pelaku tindak pidana korupsi gratifikasi dari jerat hukum. Sementara, kasus tersebut sudah mengantongi bukti-bukti tertulis, keterangan saksi maupun bukti-bukti petunjuk untuk meningkatkan pemeriksaan ke tahap penyidikan dan penetapan status tersangka kepada tujuh anggota DPRD Ende, Direktur utama (Dirut) PDAM Ende dan Ketua Yayasan Mandiri,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, TPDI juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) guna melakukan supervise dan monitoring bahkan mengintervensi penangan kasus tersebut jika Kapolres dan penyidik Polres Ende gagal menuntaskan kasus korupsi gratifikasi tersebut ke ranah hukum.

“Institusi kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Republik ini yang harus sinergis dengan lembaga penegak hukum lain (pengadilan). Jika penyidik secara sengaja menghilangkan unsur pidana korupsi dan kelanjutan penyidikan pasca-putusan praperadilan oleh PN Ende, maka hal itu berdampak pada kredibilitas dan citra institusi Polri yang bisa dianggap tidak kredibel dan profesional serta syarat konspiratif dengan melindungi para koruptor,” sorot Petrus.

Petrus mendesak agar Kapolres Ende yang baru beserta para penyidik kasus gratifikasi, berani menjalankan perintah hukum PN Ende dan memberikan rasa keadilan publik bagi segenap masyarakat kabupaten Ende yang mendukung berbagai upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang buluh.

“Jika Polres Ende berani menunjukkan langkah penegakan hukum secara transparan dan professional dengan penetapan status tersangka dan proses penahanan, maka tentu ada rasa keadilan publik bagi masyarakat yang mendukung pemberantasan korupsi dan birokrasi bersih. Penetapan tersangka dan penahanan bisa menjadi pintu masuk dalam mengungkap keterlibatan pihak lain di balik kasus ini,” tandas Petrus.

--- Guche Montero

Komentar