Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Kasus Habib Rizieq Dihentikan, Wakapolri: Itu Wewenang Penyidik! 08 May 2018 22:38

Article image
Wakapolri Komjen Syafruddin saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta (Foto: Ist)
“Pimpinan Polri tidak bisa mengintervensi. Itu wewenang penyidik, bukan wewenangnya Wakapolri. Terserah (penyidik), mau SP3, mau lanjutin, urusan penyidik. Pimpinan Polri tidak boleh intervensi yang begitu-begitu," kata Syafruddin.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Kasus dugaan penodaan Pancasila yang menyeret imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Riziek Syihab lantas dihentikan oleh kepolisian daerah (Polda) Jawa Barat. Alasan penghentian yakni karena tidak ada unsur pidana yang ditemukan selama proses kasus tersebut. Penyidik Ditreskrimum Polda Jabar mengaku sudah melakukan serangkaian penyidikan, namun hasil penyidikan menunjukan kasus tersebut tidak kuat bukti sehingga penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sejak Februari 2018 lalu.

Wakil Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Syafruddin menegaskan penghentian penyidikan kasus dugaan penodaan Pancasila oleh Habib Rizieq Syihab merupakan wewenang penyidik.

“Pimpinan Polri tidak bisa mengintervensi. Itu wewenang penyidik, bukan wewenangnya Wakapolri. Terserah (penyidik), mau SP3, mau lanjutin, urusan penyidik. Pimpinan Polri tidak boleh intervensi yang begitu-begitu," kata Syafruddin di kompleks Istana, Jakarta, Selasa (8/5/18).

Syafruddin mengatakan, Polda Jawa Barat yang menangani kasus tersebut sudah memberikan penjelasan mengenai alasan penerbitan SP3 karena penyidik tidak mengantongi bukti cukup atas sangkaan penodaan Pancasila.

"Jadi semua kasus itu tidak harus kewenangan Kapolri atau Wakapolri, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada yang namanya kewenangan Kapolri atau Wakapolri, tetapi kewenangan penyidik," terangnya.

Sebelumnya, Habib Rizieq disangkakan melanggar Pasal 154 a KUHP tentang Penodaan terhadap Lambang Negara dan Pasal 320 KUHP. Imam besar FPI ini juga pernah diperiksa di Mapolda Jabar pada 13 Februari 2017.

Meski demikian, Polisi mengatakan bahwa kasus tersebut masih berpeluang dilanjutkan. Kondisi itu terjadi apabila ditemukan alat bukti baru (novum) karena saat ini tidak ditemukan bukti yang mengarah ke tindak pidana.

"Jika ditemukan bukti baru, harus lewat praperadilan karena penerbita SP3 karen alasannya bukan tindak pidana. Tapi kalau alasannya kurang alat bukti, kasus ini dapat dibuka lagi," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Umar Surya Fana.

Menurutnya, polisi butuh bukti video lengkap ceramah Habib Rizieq yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarnoputri. Saat ini, polisi hanya punya penggalan video berdurasi sekitar 2 menit yang diserahkan oleh pelapor.

"Jadi, karena kejadian tahun 2011 yang selanjutnya dibawa oleh pelapor tahun 2016 dengan bukti video hasil download dari Youtube dan itu tidak lebih dari dua menit, maka penyidik butuh video utuh/lengkap. Itu yang dibutuhkan. Artinya, pelapor juga harus memenuhi alat bukti lainnya untuk membantu penyidik. Itulah kerja sama antara pelapor dan penyidik. Jadi pelapor perlu menambahkan alat bukti yang dibutuhkan sambil penyidik juga ikut menyidik kasusnya. SP3 tetap bisa dibuka lagi," imbuhnya.

"Karena tidak memenuhi unsur (pidana) dan tidak ditemukan niat untuk berbuat jahat dari beberapa keterangan saksi dan beberapa ahli, maka Bareskrim melalui Polda Jabar mengeluarkan SP3," tutup pengacara Habib Rizieq, Sugito Atmo Prawiro di Gedung KKP, Bareskrim Polri, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

--- Guche Montero

Komentar