Breaking News

HUKUM Kasus NTT Fair, Kuasa Hukum Hadmen Laporkan Lind Liudianto ke Polda NTT 22 Jul 2019 18:50

Article image
Kuasa Hukum Hadmen Puri, Samuel Haning menunjuk bukti laporan ke Polda NTT. (Foto: Garda Indonesia)
Sam mengatakan bahwa pihaknya sudah melapor ke Polda NTT dan berharap kinerja penegak hukum memproses tuntas kasus tersebut.

KUPANG, Indonesia.Satu.co-- Kuasa Hukum Hadmen Puri selaku pemilik PT. Cipta Eka Puri yang digunakan sebagai perusahaan dalam proyek mangkrak pembangunan fasilitas pameran NTT Fair, melaporkan Linda Liudianto (Kuasa Direktur) PT. Cipta Eka Puri ke Polda NTT pada Sabtu (19/7/19) dengan Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor: LP/B/214/VI/RES.19/2019/SPKT.

Seperti diberitakan, Hadmen Puri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi NTT berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: Print-01/P.3/Fd.1/04/2019 tanggal 10 April 2019 lalu jo Surat Penetapan Tersangka Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-05/N.3.1/Fd.1/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 lalu jo Surat Perintah Penyidikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor: Print-06/P.3/Fd.1/06/2019 tanggal 13 Juni 2019.

Kepada para awak media dalam sesi konferensi pers, Sabtu (20/7/19) yang digelar di Celebes Cafe & Resto, Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Samuel Haning, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Hadmen Puri didampingi partner, Marthen Dillak, dan Simson Lasi, menyampaikan bahwa telah mengikuti perkembangan proses penyidikan terhadap Hadmen Puri di Kejaksaan Tinggi NTT.

Pemalsuan Tanda Tangan dan Dokumen

“Ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan yaitu menyangkut adanya pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mencairkan dana pembangunan fasilitas NTT Fair,” ungkap Sam Haning melansir Garda Indonesia.

Sam mengatakan bahwa pihaknya sudah melapor ke Polda NTT dan berharap kinerja penegak hukum memproses tuntas kasus tersebut.

"Dengan kinerja cukup bagus, penyidik Polda NTT telah menggiring kasus ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap klien kami (Hadmen Puri, red). Kami berharap, Jaksa harus berani dan tegas dalam mengungkap kasus ini dan merasa yakin masih banyak calon tersangka yang belum tersentuh," lanjutnya.

Sam Haning juga berterima kasih dan mengapresiasi kinerja penyidik Polda dan Kejaksaan Tinggi NTT serta berharap Polisi dan Jaksa mampu mengungkap tuntad dan memproses hukum siapa saja yang terlibat di dalam proyek NTT Fair tersebut.

Menyangkut pemalsuan tanda tangan dan dokumen, Marthen Dillak secara gamblang menyebut bahwa terdapat sebelas dokumen yang dipalsukan.

“Terkuak dalam proses pengerjaan proyek fasilitas NTT Fair, telah dilakukan pemalsuan tanda tangan dan cap perusahaan klien kami, bentuk tanda tangan dan warna cap perusahaan beda,” terang Marthen Dillak.

Marthen menyebut, sebelas dokumen yang dipalsukan antara lain Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang muka, Garansi Bank, Jaminan Pemeliharaan, Pencairan Uang muka, Pencairan Termin 1-3, Pencairan Rp 1,7 miliar tanpa Cek, dan Direktur belum pernah memberikan Faktur Pajak setiap pencairan.

“Dan dalam waktu dekat, pada Rabu (24/7/19), penyidik Polda NTT akan turun ke Tangerang untuk memeriksa saksi, dan akan melakukan penyidikan terhadap Samsul Rizal yang membuat dokumen penawaran dan diajukan ke LPSE,” tandas Marthin Dillak.

--- Guche Montero

Komentar