Breaking News

REGIONAL Kasus Tindak Pidana Pemilu di Ende, Hakim Resmi Putuskan Pidana Penjara 29 Jun 2019 22:14

Article image
Perangkat sidang majelis hakim. (Foto: Ilustrasi)
Jika para terdakwa dan Penuntut Umum tidak menerima putusan, maka para pihak tersebut akan kembali mengajukan memori banding.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Sidang perkara tindak pidana pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 yang digelar di Pengadilan Negeri Ende, Kamis (27/6/19) berpuncak dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Terhadap sidang tersebut, 12 terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu.

Kepala kejaksaan negeri (Kajari) Ende melalui Kasi Intel Abdon C. Toh menerangkan, Junedin Yunus selaku Ketua KPPS di TPS 03 Pu'ukungu Barat, Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda terbukti melanggar Pasal 532 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Dilansir VoxNTT.com, Junedin dinyatakan menambahkan suara calon tertentu. Hakim memutuskan tersangka Junedin dipenjara selama dua bulan dengan perintah agar yang bersangkutan ditahan dan membayar denda sebesar Rp 500.000 atau subsider satu bulan kurungan.

Selanjutnya, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman kepada 11 terdakwa lain yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS 01 Wolomuku, Desa Wolomuku, Kecamatan Detukeli.

Para terdakwa yang dipidana yakni Sebastianus Jerahu, Imelda Maru, Lidyia Elfina Ule, Dominikus Dosi dan Ignasius Oktovianus Rua, Lukas Lando, Yustina Imu, Marianus V. Pidhi, Siprianus Yulius Pedi dan Yeremias Buga dan Aprianus Weli.

Oleh Majelis Hakim, para terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 516 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara dua bulan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp 500.000 subsidier satu bulan kurungan.

Abdon menjelaskan, setelah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim, kemudian Penasihat Hukum dan Penuntut Umum diberi waktu tiga hari untuk menentukan sikap terhahap putusan tersebut.

Waktu yang diberikan selama tiga hari sejak putusan dibacakan dan berakhir pada hari Senin, (1/07/19).

Menurut Abdon, jika para terdakwa dan Penuntut Umum tidak menerima putusan, maka para pihak tersebut akan kembali mengajukan memori banding. Namun jika menerima (putusan), maka Majelis Hakim akan bersurat ke pihak Kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi.

--- Guche Montero

Komentar