Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

TAJUK Kebenaran Di Tengah Kekuasaan 09 Aug 2017 06:06

Article image
Pemimpin sebagai penguasa memastikan diri dibekali pengetahuan untuk membimbing bawahannya ke arah yang benar. (Foto: Ist)
Kebenaran tidak ditemukan. kebenaran dicari melalui subjek yang terlibat dalam diskusi. Kebenaran bersifat terbuka, karena ia lahir dari orang-orang yang membuka diri terhadap kebenaran yang lainnya.

JIKA ingin bertanya tentang hubungan kebenaran, pengetahuan, dan kekuasaan, bergurulah pada Michael Foucault.  Dalam Power/Knowledge: Selected Interviews ia menulis: “Kebenaran adalah produk dari kekuasaan, di mana kebenaran dihadirkan melalui ”sistem prosedur untuk produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan pernyataan,” (1977, 213). Apa yang disebut kebenaran selalu berhubungan timbal balik dengan kekuasaan. Kebenaran lekat dengan kekuasaan!

Namun, gagasan Foucault tidak sesederhana itu. Menurutnya, kekuasaan memiliki strategi intelektual untuk mendominasi wacana tentang kebenaran. Tulis Foucault: “Kekuasaan menciptakan pengetahuan. Kekuasaan dan pengetahuan saling menghasilkan. Tidak ada pengetahuan yang tidak memuat relasi dengan kekuasaan,” demikian tegas Foucault dalam Discipline and Punish, The Birth of Prison (1977, 27).  Kekuasaan menciptakan pengetahuan, yang akan kemudian membenarkan kenyataan-kenyataan yang ternyata sengaja dibangun.

Secara eksplisit analisis ini terungkap dalam esai Foucault pada 1971, The Discourse on Language. Di situ, Foucault menampilkan hubungan antara diskursus ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Diskursus ilmu pengetahuan yang hendak menemukan yang benar dan yang palsu pada dasarnya dimotori oleh kehendak untuk berkuasa.

Menjadi jelas bahwa kehendak untuk kebenaran adalah ungkapan dari kehendak untuk berkuasa (will to power). Selain itu, ilmu pengetahuan yang terwujud dalam teknologi gampang digunakan untuk memaksakan sesuatu kepada masyarakat.

Hubungan saling berkelindan antara pengetahuan dan kekuasaan akan berujung pada penciptaan “kebenaran yang sewenang-wenang demi kepentingannya sendiri,” ujar Foucault (1977, 213).

Kebenaran diciptakan secara kolektif melalui pengetahuan yang diproduksi, yang berimbas pada hadirnya realitas baru. Realitas itu dibangun secara terstruktur-rapi-sistematis hingga seolah-olah benar. Kebenaran diproduksi untuk melegitimasi kepentingan sendiri atau kelompok.

Atau, banyak kali terjadi, hubungan menguntungkan antara kekuasaan dan pengetahuan membuat banyak orang tergoda menciptakan kebenaran-kebenaran versi sendiri. Akibatnya, produk dari kebenaran tersebut akan dibela habisan-habisan melalui bahasa yang diproduksi secara besar-besaran. Imbasnya, tidak ada “perdebatan tentang wacana kebenaran karena meniadakan kekuasaan”. Tidak ada lagi kritik, negasi terhadap kebenaran.

Mari kita bayangkan pemikiran Foucault dalam konteks Orde Baru. Rezim Orde Baru memproduksi pengetahuan-pengetahuan untuk melegitimasi kekuasaannya yang ooriter. Pengetahuan seperti P4 ataupun pelajaran-pelajaran sejarah diciptakan untuk memapankan kekuasaannnya. Pengetahuan-pengetahuan ini diklaim sebagai kebenaran absolut, yang tidak dapat dipersoalkan. Berpikir di luar (sistem) kebenaran yang dibangun kekuasaan tersebut akan dipandang sebagai pembangkangan, atau bertindak subversif.

Kekuasaan ataupun kebenaran harus digoyang melalui diskusi yang rasional. Kritikan-kritikan terhadap rasionalitas sejak zaman terang budi (aufklarung) bukan berarti memproklamasikan kegagalannya. Hanya melalui diskusi yang kritis, kita dapat melakukan fungsi advokasi terhadap cara penguasa melegitimasi kebenarannya.

Kebenaran tidak ditemukan. kebenaran dicari melalui subjek yang terlibat dalam diskusi. Kebenaran bersifat terbuka, karena ia lahir dari orang-orang yang membuka diri terhadap kebenaran yang lainnya. Jalan yang ditempuh adalah menggeledah apa yang disebut “kebenaran” di masyarakat kita secara kritis-dialogal.

Penguasa yang memimpin tidak selamanya benar. Mungkin lewat kritik ia dibantu untuk menyadari kesalahannya.

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co

Komentar