Breaking News

HUKUM Kecam Pelaku Prostitusi Online, JasNas Anti-TPPO: Hukum Harus Ditegakan sesuai UU TPPO 23 Mar 2021 21:58

Article image
Ilustrasi Bisnis prostitusi online yang mengorbankan hak anak-anak. (Foto: Brilio.net)
"Kami meminta aga pihak Kepolisian tidak menggunakan KUHP dalam memberikan hukuman bagi pelaku perdagangan orang, karena sudah ada UU terkait TPPO," tegas Sara.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Kepolisian daerah (Polda) Metro Jaya pada tanggal 13 Maret 2021 lalu melakukan operasi penggerebekan terhadap sebuah hotel yang terletak di Tangerang.

Hotel tersebut diduga menjadi tempat aktivitas terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk tujuan prostitusi yang diduga melibatkan artis berinisial CA sekaligus pemilik hotel tersebut.

Jaringan Nasional Anti TPPO (JarNas Anti TPPO) sebagai salah satu jaringan yang dibentuk atas dasar kesamaan visi dan misi untuk penghapusan perdagangan orang di Indonesia, menyatakan keprihatinan dan memberikan dukungan kepada Kepolisian Polda Metro Jaya agar segera memproses kasus tetsebut.

"Kami mengecam perbuatan pelaku. Kami berharap pihak Kepolisian dapat segera memproses hukum pelaku sesuai dengan amanat Undang-Undang; baik UU TPPO, UU Perlindungan Anak hingga UU ITE," ungkap Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Selasa (23/3/2021).

Saraswati menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus prostitusi online dapat dijerat dengan Pasal Berlapis sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Aktivis perempuan dan anak yang akrab disapa Sara ini menerangkan bahwa banyak korban prostitusi online masih berusia anak-anak, sehingga Kepolisian wajib memberikan Pasal tambahan yang memberatkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai adanya pemberatan hukuman bagi orang yang melakukan TPPO terhadap anak.

"Kami meminta aga pihak Kepolisian tidak menggunakan KUHP dalam memberikan hukuman bagi pelaku perdagangan orang, karena sudah ada UU terkait TPPO," tegas Sara.

Sementara itu, Wakil JarNas Anti TPPO, Romo Pascalis Saturnus, mengatakan bahwa guna memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban, maka diharapkan pihak Kepolisian dapat bekerjasama dengan LPSK.

"Koordinasi dan kerjasama dengan LPSK penting dilakukan sebagai langkah pemulihan (rehabilitasi) bagi korban dan pemenuhan hak-hak korban, khususnya hak untuk mendapatkan ganti rugi (restitusi)," ujar Romo Pascal.

Imam dan aktivis kemanusian yang menetap di Batam ini menilai, Pasal dalam UU TPPO telah mengatur terkait sanksi bagi sindikat yang diduga ikut terlibat dalam masalah perdagangan orang.

"Diharapkan agar pihak Kepolisian dapat mengusut aktivitas perhotelan yang menjadi milik pelaku dan mencabut izin operasi hotel tersebut," desak Romo.

"JarNas Anti TPPO akan melakukan koordinasi dan diskusi dengan Kementrian Pariwisata, khususnya mengenai perizinan hotel, mengingat hotel bagian dari aktivitas pariwisata," tambah Andy Ardian dari ECPAT Indonesia yang juga Sekretaris JarNas Anti TPPO.

--- Guche Montero

Komentar