Breaking News

OPINI Kedaruratan yang Niscaya 07 Oct 2020 14:05

Article image
Ilustrasi suatu keniscayaan yang darinya tindakan darurat diambil tidak membutuhkan hukum normatif. (Foto: Facebook Italica Res)
Kedaruratan adalah kemungkinan sikap terbaik yang diambil untuk mengatasi situasi, namun kemungkinan itu harus didasarkan pada kebijaksaan yang sebijak-bijaknya.

Oleh P. Dr Felix Baghi, SVD

DALAM  keadaan darurat, boleh jadi hukum apapun tidak berlaku karena kedaruratan yang niscaya. Kedaruratan seperti ini dapat melampaui hukum. Kalau kita meneliti semua rumusan hukum kita, hampir jarang kita mendengar bahwa rumusan hukum itu membuka kemungkinan bagi keadaan darurat.

Kasus Covid-19 telah menimbulkan banyak kedaruratan yang niscaya dalam tindakan politik. Pemerintah mengambil sikap darurat dan tentu sikap itu didasarkan pada keniscayaan yang melampaui hukum yang berlaku.

Adagium Latin bahwa “necessitas legem non habet” dapat dimengeri dalam dua tahap. Pertama, suatu keniscayaan yang darinya tindakan darurat diambil tidak membutuhkan hukum normatif. Maksudnya dalam situasi darurat apapun suatu keniscayaan tindakan diambil untuk mengatasi situasi meskipun di luar dari hukum yang berlaku. Kedua, keniscayaan tindakan yang diambil dalam situasi darurat tertentu memiliki legalitas tersendiri (nécessité fait loi).

Hal yang menarik bahwa secara paradoks tindakan itu dapat dilihat sebagai bentuk legal yang tidak normatif karena dianggap sah untuk mengatasi situasi meskipun di luar koridor hukum yang berlaku.

“Status necessitatis” adalah dasar kedaruratan tindakan dalam setiap situasi. Presiden Jokowi bersama jajarannya telah mengambil sikap darurat untuk mengatasi pandemi dan tentu sikap itu didasarkan pada “status necessitatis” atau pada tuntutan keadaan yang terjadi.

Pandemi menuntut kedaruratan sikap dan tindakan yang menurut Jokowi didasarkan pada keseimbangan antara tuntutan situasi untuk sejauh dapat menyelamatkan nyawa dan keadaan ekonomi yang tidak boleh resesi.

Giorgio Agamben dalam salah satu bagian dari maha karya “Homo Sacer” menulis tentang keadaan darurat sebagai paradigma pemerintah (lo stato di eccezione come paradigma di governo). Kedaruratan adalah kemungkinan sikap terbaik yang diambil untuk mengatasi situasi, namun kemungkinan itu harus didasarkan pada kebijaksaan yang sebijak-bijaknya.

Kita hidup di tengah realitas di mana hukum publik sering berbenturan dengan fakta politik, atau kita juga sering mengalami konflik antara tata yuridis dan kenyataan hidup. Benturan atau konflik itu perlu disikapi secara bijaksana dalam keadaan darurat apapun namun tujuannya adalah demi kemanusiaan dan kebaikan bersama.

Dalam keadaan darurat, realitas hidup dan hukum, “factum et Ius” tidak selamanya berjalan searah. Ada hal-hal yang disuspensi meskipun hal itu normatif demi suatu nilai yang lebih tinggi dan mendesak.

Kedaruratan adalah suatu keniscayaan yang diambil karena kepekaan terhadap situasi. Dalam situasi seperti ini boleh jadi aplikasi hukum tertentu disuspensi mengingat kedaruratan yang niscaya itu.

Dengan ini kita dapat mengerti mengapa dalam banyak hal presiden Jokowi dan segenap jajarannya mengambil tindakan yg niscaya untuk menjawabi kedaruratan situasi kita.

Kita yang terperangkap dalam kedaruratan ini perlu mengerti dan menunjang setiap sikap yang diambil pemerintah namun selalu dengan keseriusan dan waspada.

 

Penulis adalah rohaniwan, dosen STFK Ledalero - Flores

Tags:
Felix Baghi

Komentar