Breaking News

REGIONAL Kejari Ngada Didesak Tindaklanjuti Perkara TPPO 09 Feb 2021 21:54

Article image
Advokat Pokja MPM, Greg R. Daeng (kanan) saat melaporkan kasus TPPO di Polres Ngada tahun 2019 lalu. (Foto: Dokpri Greg)
"Apresiasi untuk Penyidik Polres Ngada yang telah menyerahkan Hasil Penyidikan Perkara TPPO ke pihak Kejari. Selanjutnya, tim menanti kelanjutan proses hukum oleh pihak Kejari hingga kejelasan putusan," ujar Greg.

NGADA, IndonesiaSatu.co-- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngada, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) didesak untuk segera menindaklanjuti proses hukum terhadap Berkas Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah diserahkan oleh Penyidik Polres Ngada dengan Nomor: BP/07/I/2021/Reskrim tertanggal 27 Januari 2021 (Tahap I).

Adapun Berkas Perkara tersebut merupakan hasil Penyidikan oleh Polres Ngada atas Laporan Susi Susanti Wangkeng pada tanggal 7 Agustus 2018 tentang "Perdagangan Orang" (human trafficking) yang terjadi pada sekitar tahun 2014 silam.

Sebagaimana telah diberitakan media ini, Susi Susanti Wangkeng merupakan warga Nila, kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT, yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh kedua pelaku TPPO, Eustakius Rela (ER) mantan anggota DPRD Ende periode 2004-2009 dan Stanis Mamis.

Seturut Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dengan Nomor Surat: SP2HP/01/I/Reskrim, dijelaskan rujukan Surat dimaksud yakni; Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Laporan Polisi Nomor: LP/81/VIII/2018/NTT/Res. Ngada tanggal 7 Agustus 2018; dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/02.a/I/2021/Reskrim, tanggal 15 Januari 2021.

Rujukan tersebut menjadi alasan mendasar agar Kejari Ngada dapat menindaklanjuti Berkas Perkara tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Jika ada keluhan dalam pelayanan Penyidik, agar menghubungi No.Telp Pos Pelayanan Polres Ngada, no telp 21110, atau menghubungi Penyidik Pembantu, BRIPKA Violent Tameno," demikian penutup Surat yang ditandatangani Kasat Reskrim (Selaku Penyidik), Ketut Rai Artika, SH, a.n Kapolres Ngada.

Segera Proses Hukum

Juru bicara tim Advokasi Kelompok kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM), Greg R. Daeng, mendesak agar pihak Kejari Ngada untuk segera menindaklanjuti Berkas Perkara oleh Penyidik Polres Ngada.

"Apresiasi untuk Penyidik Polres Ngada yang telah menyerahkan Hasil Penyidikan Perkara TPPO ke pihak Kejari. Selanjutnya, tim menanti kelanjutan proses hukum oleh pihak Kejari hingga kejelasan putusan," ujar Greg kepada media ini, Selasa (9/2/2021).

Advokat Pokja MPM yang sejak awal terus berkomitmen mengawal kasus ini berharap sinergitas penegakan hukum di lingkup Polres dan Kejari Ngada.

"Diharapkan agar dua institusi penegak hukum ini dapat sinergis hingga memenuhi rasa keadilan publik dan terutama korban TPPO. Kejari Ngada harus buktikan bahwa kebenaran Hukum tidak pandang bulu," tegas Greg.

Desakan senada disampaikan Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia, Gabriel Goa.

"Apresiasi untuk Penyidik Polres Ngada yang pada akhirnya menyerahkan Hasil Penyidikan ke Kejari Ngada. Tegakan hukum sesuai amanat UU TPPO. Buktikan jika dua sisi hukum selalu tajam; 'tajam ke atas dan tajam atas'. Pelaku TPPO harus diproses hukum," ujar Gabriel.

"Atas nama panggilan kemanusiaan untuk keadilan dan HAM korban TPPO, kami akan terus mengawal kelanjutan proses hukum yang sudah sampai di meja Kejari Ngada. Jangan sampai Berkas Perkara di-petieskan tanpa ada kepastiam hukum," pungkas Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar