Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

REGIONAL Kejati Baru NTT Komit Berantas Korupsi 15 Nov 2017 10:20

Article image
Kepala Kejati NTT, Sunarta Saat Berkunjung ke Kantor Kejari Ende (Foto: Bojes)
“Korupsi sudah menjadi domain publik. Sebagai lembaga Negara yang bersentuhan langsung dengan penegakan hukum, kami siap memberantas korupsi. Ini menjadi atensi utama," ungkap Kejati NTT, Sunarta.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Kepala Kejaksaan Tinggi (kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru diangkat, Sunarta, dalam kunjungan perdananya ke kantor Kejaksaan Negeri (kejari) Ende, Selasa (14/11/17) mengutarakan komitmennya untuk memberantas tindakan korupsi dan siap menindak tegas para koruptor di lingkup kejaksanaan.

Kepada awak media, Sunarta menegaskan bahwa persoalan korupsi menjadi atensi utama baik di tingkat Kejari maupun Kejati. Dirinya meminta agar segenap pihak di tingkat Kejari terus membangun koordinasi dan pengawasan serius terhadap penanganan dan penuntasan masalah korupsi di NTT.

“Korupsi sudah menjadi domain publik. Sebagai lembaga Negara yang bersentuhan langsung dengan penegakan hukum, kami siap memberantas korupsi. Ini menjadi atensi utama, sehingga pihak Kejari perlu berkoordinasi dan bekerjasama secara sinergis,” ungkapnya.

Menurutnya, komitmen pemberantasan korupsi sudah menjadi harga mati.

“Saya sudah tegaskan kepada Kepala dan staf Kejari yang berjumlah 26 orang di lingkup kabupaten Ende untuk mengawal dan menuntaskan persoalan korupsi serta menindak tegas para koruptor yang terlibat. Karena bagi saya, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah harga mati apalagi di tahun politik,” tegasnya.

Ia menandaskan, pihak Kejari juga dituntut untuk melakukan pengawasan ketat terkait alokasi dan penggunaan dana desa sesuai instruksi pemerintah pusat.

“Terkait pontensi penyalahgunaan dana desa, saya juga meminta pengawasan serius dari pihak kejari, tidak hanya di wilayah kabupaten Ende melainkan kepada semua kabupaten/kota di NTT untuk mengingatkan para kepala desa dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Terdapat 256-an desa di NTT yang butuh pengawasan terkait penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan (dikorupsi). Jika ditemukan ada indikasi tindakan korupsi, maka pihak berwajib harus menindak tegas. Ini menjadi tugas kita bersama sebagai lembaga Negara yang dipercayakan untuk menegakkan hukum,” tandasnya.

 

--- Guche Montero

Komentar