Breaking News

REGIONAL Kembali Soroti Honorer GTT, Komisi III DPRD Ende Nilai Pemerintah Terkesan Setengah Hati 12 Dec 2019 05:51

Article image
Ketua Komisi III DPRD Ende, Vinsen Sangu dalam suatu kesempatan memimpin Rapat Komisi. (Foto: Ian)
"Berhenti untuk menghibur guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan sebagai pahlawan habis gelap terbit terang dengan menunjukkan ketegasan dalam kebijakan melalui realisasi pembayaran honorer GTT," tandas Vinsen.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ende kembali menyoroti persoalan honorer Guru Tidak Tetap (GTT) yang hingga saat ini belum direalisasi.

Ketua Komisi III DPRD Ende, Vinsen Sangu, kepada media ini, Rabu (11/12/19) mengatakan bahwa pihaknya menemukan beberapa fakta di mana terdapat beberapa keanehan dan kejanggalan yang berpotensi menimbulkan polemik.

"Pemerintah tidak mampu menerjemahkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sesuai dengan roh dan semangatnya," ungkap Vinsen.

Politisi muda PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa Bosda ada untuk melengkapi kekurangan insentif yang diterima oleh honorer GTT dari dana yang bersumber dari dana komite dan dana BOS.

"Faktanya, pemerintah menyeragamkan pembayaran honorer GTT dan menghilangkan insentif yang sumber dari dana BOS dan dana komite," sorotnya.

Mantan aktivisi ini juga menyinggung terkait data honorer GTT yg selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa sistem data base yang ada di pemerintahan sangat miris.

Komisi III menilai, janji pemerintah kepada DPRD Ende untuk merealisasikan pembayaran honor GTT pada bulan November tidak ditepati hingga hampir di penghujung tahun 2019.

Komisi III juga menemukan fakta terkait pelimpahan tanggung jawab untuk melakukan kerja teknis yang semestinya menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tetapi justru dilimpahkan ke OPD lain.

Dari data-data dan fakta tersebut, Komisi III menilai bahwa pemerintah Kabupaten Ende setengah hati dalam mengurus rakyatnya sendiri. Dampaknya, mimpi besar tenaga kerja, namun mati rasa dan tumpul hati nurani sebagai abdi rakyat yang baik.

"Untuk itu, kami mendesak agar pemerintah segera melaksanakan pembayaran kepada guru honorer GTT sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) 2018," katanya.

Dengan catatan, lanjutnya, pemerintah harus mengeluarkan guru honorer yang sudah tidak aktif karena sudah menjadi PNS, mengundurkan diri, pindah tugas maupun meninggal dunia.

Menurut Komisi III, langkah selanjutnya terhadap hal itu yakni, terhadap sisa kuota guru yang sudah tidak aktif, dapat dipikirkan sebuah terobosan kebijakan dengan tetap mempertimbangkan tenaga honorer yang layak menerima Bosda dan belum tercover dalam data awal.

"Berhenti untuk menghibur guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan sebagai pahlawan habis gelap terbit terang dengan menunjukkan ketegasan dalam kebijakan melalui realisasi pembayaran honorer GTT," tandas Vinsen.

--- Guche Montero

Komentar