Breaking News

KEUANGAN Kemenkham NTT Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI 01 Jul 2021 17:23

Article image
Kemenkumham Wilayah NTT menerima Opini WTP dari BPK RI. (Foto: Ist)
Menurut Hendra, Opini yang diberikan BPK atas hasil pemeriksaaan keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Tercatat, prestasi Opini WTP tersebut diraih selam enam tahun berturut-turut.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D Jone bersama Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Negara (BMN), Senin (28/6/2021), menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara virtual di Aula Kanwil Kemenkumham NTT.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Hendra Susanto, mengatakan tujuan dilakukan pemeriksaan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keuangan dan pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan.

“Pemeriksaan didasarkan tiga dasar, yakni UUD 1945 Pasal 23 E, F, G;  UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan  UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk standar pemeriksaan keuangan didasarkan Peraturan BPK No.1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada lampiran II dan IV,” jelas Hendra.

Menurut Hendra, Opini yang diberikan BPK atas hasil pemeriksaaan keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Prestasi ini pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi. Opini ini bukan hadiah dari BPK, namun prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola,” kata Hendra.

Untuk opini lain seperti Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat, kata Hendra, diharapkan untuk tahun anggaran 2021 Kemenkumham tidak mendapat salah satu opini tersebut.

Mengingat kondisi saat ini masih dalam darurat Covid-19, kata Hendra, dibutuhkan usaha ekstra, maksimal bagi staf sesuai tugas dan fungsi terkait anggaran.

Hendra mengharapkan adanya perhatian lebih dari segenap jajaran Kemenkumham NTT dari kekurangan yang ada dan segera ditindaklanjuti.

Hendra juga menginformasikan kemudahan pelaporan keuangan kepada BPK melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), di mana para perwakilan satuan kerja tidak perlu berangkat ke pusat. 

Hal tersebut memudahkan BPK dan Kemenkumham dalam memantau, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan keuangan selama 24 jam dan menyesuaikan kondisi saat ini yang masih pandemi Covid-19.

Sementara Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Auditor Utama I BPK RI/Penanggung Jawab beserta Tim Pemeriksa, para Pimpinan Tinggi Madya, para Pimpinan Tinggi Pratama, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui aplikasi zoom, dan para Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menteri Yasonna merespon baik dan segera menindaklanjuti kekurangan yang ditemukan BPK serta mengingatkan tetap pada protokol Covid-19 secara ketat.

“Dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Dengan keterbatasan jarak dan pertemuan secara langsung, pengelolaan keuangan yang optimal dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas harus tetap berjalan,” kata Yasonna.

Menteri Yasonna menyampaikan terima kasih atas opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA 2020. Tak lupa, kerja sama kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah kooperatif dan informatif dalam proses pemeriksaan.

--- Guche Montero

Komentar