Breaking News

KESEHATAN Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, KPK Nilai Pemerintah Menambah Beban Masyarakat 20 May 2020 19:19

Article image
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. (Foto: investgiasi.today)
“Kenaikan iuran hanya akan menambah beban masyarakat, mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya akan berdampak di masa depan," ujar Ghufron.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan pasca Mahkamah Agung membatalkannya. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontrak di tengah masyarakat apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19.

Menyikapi kebijakan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemerintah perlu meninjau kembali  keputusan menaikkan iuran BPJS  Kesehatan agar tidak membebankan masyarakat.

“Solusi menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi kami, tidak menjawabi permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, seperi dikutip dari laman kpk.go.id,  Jumat (15/5/20).

Ghufron mengatakan bahwa kebijakan menaikkan iuran BPJS di tengah pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kemampuan ekonomi rakyat menurun, justru akan menambah beban masyarakat.

“Kenaikan iuran hanya akan menambah beban masyarakat, mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya akan berdampak di masa depan. Bahkan kebijakan ini akan memupus tercapainya tujuan Jaminan Sosial yang diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2004," ujar Ghufron.

Diketahui, pada tahun 2019, dalam kajian tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dilakukan KPK, ditemukan tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat sehingga berdampak BPJS Kesehatan defisit.

Sebelumnya, KPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah.

Pertama, KPK mendukung penuh pemerintah dalam penyelenggaraan universal health coverage, dengan memastikan masyarakat harus dipastikan mendapat fasiltas yang baik tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Kedua, Kementrian Kesehatan agar dapat menekan biaya yang harus ditanggung BPJS  Kesehatan.

Ketiga,  pemerintah dapat menyelesaikan  Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK).

Keempat, melakukan penertiban kelas Rumah Sakit dan mengimplementasikan kebijakan urun biaya (co-payment) untuk peserta mandiri yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 51 tahun 2018.

Selanjutnya, agar pemerintah menerapkan pembatasan manfaat klaim atas penyakit katastropik sebagai upaya pencegahan dan akselerasi kebijakan coordination of benefit (COB) dengan asuransi kesehatan swasta. Tunggakan iuran yang dilakukan  peserta mandiri agar mengaitkan kewajiban membayar iuran dengan pelayananan publik.

--- Guche Montero

Komentar