Plt. Kadisnav Kelas I Tanjung Pinang, Loveryanto, SE, MSi, minta tolong ke Menko Marves menjembatani untuk sampaikan ke Menkeu agar tidak memotong anggaran kenavigasian Tanjung Pinang.

BATAM, IndonesiaSatu.co -- Plt. Kadisnav Kelas I Tanjung Pinang, Loveryanto, SE, MSi,  menyatakan kebijakan pemotongan anggaran yang dicanangkan Kementerian Keuangan sesungguhnya tidak relevan terhadap upaya pengawalan bagi situasi keamanan di laut yang saat ini kerap terjadi berbagai kejahatan dengan beragam modus. Pihaknya minta tolong ke Menko Marves menjembatani untuk sampaikan ke Menkeu agar tidak memotong anggaran kenavigasian Tanjung Pinang. 

Pernyataan permohonan tersebut disampaikan Kadisnav Tanjung Pinang saat Kunjungan Kerja (Kunker) rombongan Kemenko Marves di bawa kedeputian Bidang Kordinasi Kadaulatan Maritim dan Energi yang dikomandani Basilio Dias Araujo, SS, MA beberapa waktu lalu ke kantor Instalasi Telekomunikasi Pelayaran Stasiun Radio Pantai Batam untuk meninjau bagaimana cara dan prosedur kerja serta SDM dan peralatan Vessel Traffic Services (VTS) Batam. 

Hadir dalam rombongan tersebut Asdep Deputi I Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim, Nanang Widiyatmojo, Direktur Kenavigasian (Dit Nav) Ditjen Hubla, Henki Angkasawan, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono, dan beberapa perwakilan TNI AL serta Loveryanto, SE, MSi, Plt. Kadisnav Kelas I Tanjung Pinang selaku tuan rumah.

Menurut Lover, sapaan akrab Kadisnav Tanjung Pinang, permintaan jangan dipotong anggaran kenavigasian Tanjung Pinang tersebut karena selain peralatan VTS Batam yang sudah berusia 10 tahun perlu diupgrade, dari sisi teknologi software pun harus ditingkatkan agar tidak ketinggalan dengan kecanggihan teknologi kapal-kapal luar negeri yang melewati perairan Indonesia khususnya di wialayah Tanjung Pinang dan sekitarnya.  “Peralatan yang ada sudah tua karena berusia 10 tahun, walau masih bisa digunakan tetapi sudah kala canggih dengan peralatan Negara lain, yang memiliki kapal yang jauh lebih canggih peralatannya sehingga peralatan kita tidak bisa menangkap pergerakannya”, tutur Lover. 

Dijelaskan Lover,  pihaknya memang sudah mengajukan anggaran untuk upgrade dan sudah terjawab, namun karena ada pemotongan oleh Menkeu maka sebagiannya belum bisa ter-upgrade. Padahal kalau mau fair mustinya tidak usah dipotong karena Distrik Navigasi Tanjung Pinang selama 10 tahun ini sebagai penyumbang devisa terbesar untuk semua distrik seluruh Indonesia. Maka pihaknya mengharapkan bantuan Kemenko Marves untuk jadi jembatan ke Menkeu menyampaikan usulan Tanjung Pinang agar anggaran mereka tidak terpotong. Sebab peralatan ini sangat vital untuk pemantauan yang berpotensi besar menyumbang ke devisa negara.

Selain anggaran kenavigasian, Kadis Tanjung Pinang juga mengeluhkan akan adanya pemotongan anggaran BBM yang menurutnya membuat gerakan mereka tidak bisa cepat dan leluasa. Pasalnya wilayah kepulauan seperti Tanjung Pinang ini, jika kekurangan BBM pasti akan ada korban karena selain lokasinya terpisah dari pulau yang satu ke pulau yang lain, jarak tempuhnya juga tidak semuanya dekat. Belum lagi medan yang berat sehingga beban kendaraan jauh lebih besar dan memakan BBM yang tidak sedikit. Ikhwal pemotongan ini pun diharapkan agar Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi untuk menyampaikan kepada Menkeu untuk ditinjau kembali rencana pemotongan.

Kepala VTS Center Batam, Yanto Maryanto, senada dengan Kadisnav Lover menyatakan, VTS Batam sebagai garda terdepan untuk memantau situasi di laut sehingga ada anomali apa-apa langsung dilapor ke KPLP, KSOP, bisa juga ke SAR atau Puskodal kalau pelanggaran teritorial. Akan tetapi sering terkendala karena peralatan teknologi kita kalah canggihnya dengan teknologi kapal-kapal luar yang lewat di perairan sekitar Tanjung Pinang. 

Akibat lemahnya peralatan kita yang sudah berusia 10 tahun sehingga menurut Yanto,  lambat respond dan efektivitasnya juga sudah berkurang. Pengajuan untuk upgrade memang sudah disetujui namun baru bisa untuk software sedangkan hardware-nya belum bisa akibat kekurangan dana. Belum lagi kita bicara soal income operator yang masih sangat terbatas. “Pekerjaan berjalan 24 jam dengan system roling 3 pemantau per 8 jam.  Namun honornya belum sebanding dengan tanggung jawab mereka”, ungkapnya. 

Sementara sumbangan devisa ke negara, Yanto mengatakan pihaknya mengacu pada PP. No. 15 yang mengatur  jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi laut berupa pendelegasian yang meliputi: 

1) Pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan, garis muat dan pencegahan pencemaran lingkungan maritim serta Endorsement; 

2) Pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur; 

3) Pelaksanaan audit dan penerbitan Document of Compliance dan Safety Management Certificate serta Endorsement; 

4) Pemeriksaan teknis dan penerbitan surat pengesahan gambar rancang bangun dan perhitungan stabilitas kapal; dan 

5) Pelaksanaan Audit dan Penerbitan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional/International Ship Security Certificate (ISSC).

Atas dasar peraturan yang ada, tambah Yanto, setiap kapal yang beroperasi dikenakan tariff sesuai ketentuan untuk selanjutnya diserahkan ke kas negara.

“Jadi selama sebelum pandemi  ini lebih dari 12 M per tahun  disumbang ke negara yang ditarik dari PNBP”,  papar Manager Operasional VTS Batam ini mengakiri pembicaraannya dengan IndonesiaSatu.co.

 

---Bernad Baran